MEWUJUDKAN TOL LAUT

OLEH: DARMANINGTYAS, KETUA BIDANG ADVOKASI MTI 

(MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA)

Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 16 April 2015

Konsep tol laut atau jaringan angkutan laut yang cepat sempat popular pada saat masa kampanye presiden 2014 lantaran calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat isu tol laut sebagai salah satu materi kampanyenya. Dasar pemunculan konsep tol laut itu adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, utamanya Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua. Selisih harga barang-barang yang terlalu jauh antara Jawa dan luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur, telah menyebabkan masyarakat di Indonesia bagian timur tidak bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara nyaman. Sebagai contoh, harga semen antara Jawa dengan Papua bisa mencapai sepuluh kali lipat. Tentu ini kurang baik dilihat dari aspek keadilan sosial.

Konsep tol laut yang dimunculkan oleh Jokowi pada saat menuliskan visi misinya itu sudah tepat, sekarang setelah Jokowi menjadi Presiden RI ke-7 tinggal memujudkannya. Tapi masalahnya adalah sampai sekarang belum ada tanda-tanda mewujudkannya, bahkan beberapa pihak yang seharusnya paham mengenai konsep tol laut tersebut sekarang ini bila ditanya mengenai perkembangan tol laut menjadi seperti glagapan (kebingungan), mengingat konsep maupun anggarannya belum jelas.

Memperjelas Konsep

Sebetulnya secara nalar, konsep tol laut itu mudah dipahami. Bukan suatu bangunan jalan di atas laut yang terbentung dari Merauke sampai Sabang, tapi suatu alur pelayaran yang langsung dari Pelabuhan di Belawan (Medan, Sumatra Utara) sampai Sorong (Papua) atau bahkan sampai Merauke sana. Dalam konsep Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dulu disebut Pendulum Nusantara, yaitu alur pelayaran di Indonesia yang menghubungkan antara pulau-pulau besar di Indonesia.

Mengingat wilayah Indonesia begitu luas, maka pilihan alurnya tentu tidak bisa satu, tapi minimum dua. Jalur pertama bisa dari Belawan – Batam – Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak) – Makasar – NTT (Flores) – Sorong. Atau bisa disebut Alur 1. Kedua, juga dapat disebut Alur 2 itu dari Belawan – Batam – Jawa – Banjarmasin - Balikpapan – Makasar – Maluku – Maluku Utara – Sorong. Perlu ada dua alur atau koridor mengingat lintas bawah (NTT) juga perlu dilayani secara khusus, sementara kalo hanya ada satu koridor, sehingga harus melayani atas (Maluku dan Maluku Utara) dan juga bawah (NTT), maka pelayarannya terlalu lama sehingga tidak bisa menjadi tol (jalan cepat) lagi. Oleh karena itu dua koridor itu perlu diwujudkan secara bersama-sama.

Setelah alur yang akan ditempuh oleh tol laut itu disepakati, maka ada sejumlah langkah segera perlu dilakukan. Pertama,  membangun pelabuhan baru atau mengembangkan pelabuhan-pelabuhan telah ada dan akan disinggahi oleh tol laut agar pelabuhan-pelabuhan tersebut siap menampung kapal-kapal yang akan melakukan bongkar muat muatan tanpa mengalami gangguan termasuk tidak menyebabkan delay pada kapal-kapal lain yang akan berlayar di luar alur tol laut. Sampai saat ini publik belum mengetahui persis pelabuhan-pelabuhan mana yang akan disinggahi oleh kapal tol laut. Ibarat membangun busway, di mana titik-titik haltenya itu belum diketahui oleh publik.

Kedua, masalah pengadaan sarana (kapal). Tol laut ini akan memanfaatkan kapal-kapal BUMN yang sudah ada ataukah akan membeli baru? Bila membeli baru, tentu sudah harus dilakukan sekarang mengingat membeli kapal tidak bisa seperti membeli bus yang dapat dipesan dalam waktu 1-3 bulan. Beli kapal dengan spec tertentu memerlukan waktu mencapai satu tahun, sehingga perlu pesan lebih awal agar saat infrastrukturnya siap, kapalnya juga siap.

Ketiga, masalah alokasi anggaran, baik untuk membangun/mengembangkan pelabuhan, membeli kapal baru, serta subsidi operasionalnya sampai sekarang publik juga masih awam: berapa sih anggaran APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan tol laut selama lima tahun? Mengenai anggaran ini memerlukan kepastian (komitmen) dan transparansi (pengelolaan) agar masyarakat dapat turut serta mengontrolnya, jangan sampai anggaran besar tapi pemanfaatannya tidak efisien. Atau sebaliknya, justru tidak dianggarkan sama sekali pada APBN 2015 ini sehingga belum dapat dimulai prosesnya.

Keempat, memperjelas penanggung jawab implementasi program: Kementrian Kelautan, Kemaritiman, atau Perhubungan? Sekarang ini publik tidak tahu persis siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program tol laut tersebut dan sudah sampai sejauh mana tahapannya.

Kelima, regulasi mengenai siapa yang harus menjadi operator tol laut perlu diperjelas, apakah PELNI sebagai BUMN transportasi laut atau ditenderkan kepada swasta? Bila tender ke operator swasta, bagaimana dapat menjamin agar tidak terjadi stop operasional pada saat masa kontraknya habis? Pengalaman pelayanan jasa angkutan dengan sistem tender selalu mengalami stop operasional pada saat masa kontraknya habis sementara pemenang tender baru belum ditentukan. Hal itu tidak boleh terjadi pada tol laut. Kejelasan regulasi tersebut juga menyangkut soal subsidi untuk operasional tol laut pada saat awal, jangan sampai operasional tol laut  terganggu karena subsidi belum turun.

Menyiapkan Wilayah

Konsep tol laut ini akan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan pembangunan kawasan ekonomi di daerah sehingga kapal yang hilir mudik dari Belawan sampai Sorong dapat terisi barang, tidak hanya saat ke timur saja, tapi ke barat pun penuh muatan. Bila kapal penuh muatan saat berlayar ke timur dan ke barat, dari segi operasional lebih efisien dan menguntungkan, dan dari segi perkembangan daerah ada kegiatan ekonomi yang tumbuh. Pada saat ini, kapal hanya penuh muatan pada saat berlayar ke timur, tapi saat menuju ke barat kosong. Akibatnya, biaya transportasi mengangkut barang ke timur (dari Jawa ke Papua) menjadi amat mahal karena menanggung ongkos pergi pulang. Hal itu mengingat tidak ada produk dari timur yang dapat diangkut ke barat.

Ketiadaan produk dari timur yang dapat diangkut ke barat itu suatu ironi mengingat Indonesia bagian timur kaya akan sumber daya alam: laut, perairan, hutan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Semestinya, ketika kapal itu dari Jawa berlayar ke timur membawa produk industri, ke barat berlayar dengan membawa produk laut, perairan, hutan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Tugas Pemerintah sekarang adalah mendorong pengembangan kawasan ekonomi produktif di wilayah Indonesia timur itu dengan mengembangkan sektor laut, pengairan, peternakan, pertanian, kehutanan, dan kebun agar banyak produk yang dapat diangkut ke barat. Di Papua Pemerintah dapat mengembangkan peternakan sapi, industri hutan, pertanian, dan laut daripada kita impor dari Australia. Bila sapi bisa hidup di Australia yang dingin, tentu di Papua juga bisa hidup. Di NTT sudah terbukti bagus untuk peternakan sapi dan kuda. Sedangkan Maluku dan Maluku Utara dapat dikembangkan industri pengolahan hasil laut. Pengembangan kawasan ekonomi dan industri baru di wilayah Indonesia timur itu selain akan membuka lapangan kerja di sana, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain, tol laut dapat beroperasional secara menguntungkan. Sekarang yang penting adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan tol laut tersebut agar tidak sekadar wacana belaka.