Kamis, 20 November 2014

MEMBATASI GERAK RODA DUA

OLEH: DARMANINGTYAS, KETUA BIDANG ADVOKASI MTI (MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA)
Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 20 November 2014

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang operasional kendaraan roda dua bermotor atau motor di kawasan MH. Thamrin, dari HI – depan Istana Merdeka mulai 1 Desember 2014 nanti. Sudah tentu rencana ini mengundang pro dan kontra, antara yang setuju dan menolak. Bagi pengguna mobil pribadi dan pejalan kaki, mereka menyambut gembira rencana tersebut karena selama ini motor dirasakan amat mengganggu perjalanan mereka. Perlikaku pengendara motor yang zigzag menyulitkan para pengendara mobil, mereka selalu was-was menabrak motor dan kemudian dipersalahkan sendiri. Demikian pula para pejalan kaki, yang selama ini mereka merasa hak trotoarnya sering diambil oleh motor untuk lewat maupun parkir, merasa gembira dengan pelarangan ini.

MEMBERESI TRANSPORTASI NASIONAL

OLEH: DARMANINGTYAS, KETUA BIDANG ADVOKASI MTI (MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA)
Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 3 November 2014

Kita sambut gembira atas pengumuman susunan kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang diberi nama Kabinet Kerja. Selamat pula kepada Dirut PT KAI Ignatius Jonan yang diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Tulisan ini ingin memberikan masukan mengenai isu-isu pembangunan transportasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam lima tahun ke depan dan terselesaikan secara baik.

Minggu, 16 November 2014

PEMERATAAN DAN KEADILAN PENDIDIKAN

DARMANINGTYAS, AKTIVIS PENDIDIKAN DI TAMANSISWA
Dimuat di Koran Tempo, Tanggal 12 November 2014

Salah satu persoalan besar dalam pendidikan nasional adalah pemerataan dan keadilan akses maupun kualitas pendidikan, antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali,terutama Indonesia bagian timur. Jawa-Bali dengan segala fasilitas pendukungnya relatif tidak mengalami masalah akses pendidikan dasar. Jika ada daerah yang masih mengalami masalah akses, itu saking kebangetan pemimpin daerahnya. Demikian pula soal  kualitas pendidikan, hampir semua sekolah dan kampus terbaik menumpuk di Jawa. Tapi di Indonesia bagian timur, persoalan akses pun masih bermasalah. Geografi tempat tinggal mereka yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tidak ditopang dengan infrastruktur transportasi yang memadai, menjadi salah satu hambatan utamanya, terutama untuk tingkat SMP sampai pendidikan tinggi (PT). Untuk tingkat SD tidak menjadi masalah karena setiap pulau ada SD. Apalagi soal kualitas pendidikan, sampai hari ini masih banyak satu SD diajar oleh 2-3 guru saja. Ini harus terselesaikan selama lima tahun mendatang.

Rabu, 29 Oktober 2014

Minggu, 26 Oktober 2014

MENGOMENTARI KABINET BARU JOKOWI

DARMANINGTYAS
AKTIVIS PENDIDIKAN DARI TAMANSISWA
26 Oktober 2014

Sesungguhnya saya tidak gembira dengan pengumuman kabinet baru untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, baik menyangkut masalah kelembagaannya maupun orang yang menduduki posisi tersebut. 

Rabu, 22 Oktober 2014

PENGANTAR DISKUSI BUKU MELAWAN LIBERALISASI PENDIDIKAN

Diskusi Buku "Melawan Liberalisasi Pendidikan"
Cikini, 23 Oktober 2014

1. Rumusan Masalah

Pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tiba-tiba mengalami gejala kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi paska reformasi politik dimulai 21 Mei 1998 bersamaan dengan kejatuhan rezim Soeharto. Tapi karena cara kerja dari tangan-tangan yang tidak kelihatan itu sangat halus, maka kecenderungan tersebut tidak mudah terbaca oleh masyarakat umum. Tahu-tahu masyarakat berada dalam satu perangkap yang membuat dirinya tidak dapat lagi mengakses pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi secara mudah seperti sebelumnya. Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang pada tahun 1982 dapat diakses oleh anak orang miskin karena hanya membayar Rp.18.000,- per semester untuk jurusan sosial dan Rp. 24.000,- untuk jurusan  eksakta (US$1 = Rp. 900), tiba-tiba di awal abad ke-21 tidak dapat diakses lagi oleh orang seperti kami dalam kondisi 1982, karena mahalnya uang kuliah.

Jumat, 10 Oktober 2014

SUBSIDI BAGI PENUMPANG KERETA API

OLEH: DARMANINGTYAS
 KETUA INSTRAN (INSTITUT STUDI TRANSPORTASI) 
DI JAKARTA
Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Jumat 10 Oktober 2014


PT KAI awal Oktober 2014 ini mulai memasarkan tiket kereta api (KA) ekonomi jarak jauh dan menengah (selanjutnya disebut KA Ekonomi) tanpa subsidi.  Tiket itu mulai berlaku untuk perjalanan per 1 Januari 2015. Langkah ini dilakukan terkait dengan wacana untuk menghapuskan subsidi KA Ekonomi dan kemudian akan mengalihkan dua pertiga subsidi tersebut untuk mensubsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek, sedangkan sepertiganya diberikan ke KA lokal.  Alasannya adalah karena pengguna KRL Jabodetabek  dan lokal naik setiap hari, sedangkan pengguna KA Ekonomi penggunanya tidak rutin. Konsekuensi dari penghapusan itu akan terjadi kenaikan tarif KA Ekonomi. Sebagai contoh, tiket KA Kertajaya (Tanjung Priok – Pasar Turi Surabaya) dari Rp. 50.000,- akan menjadi Rp. 135.000,- dan KA Matramaja (Pasar Senen – Malang) dari Rp. 65.000,- menjadi Rp.150.000,-. Ini tentu amat memberatkan bagi orang kecil.