Rabu, 17 Mei 2017

TRAGEDI PENDIDIKAN DALAM JEBAKAN NEOLIBERALISME

Oleh : KI DARMANINGTYAS


     Sejarah pendidikan Indonesia mengalami gelombang pasang surut di antara bandul kekuasaan dan kemudian beralih ke bandul kapital. Bila kita petakan secara kronologis, maka dapat dibagi dalam empat kurun secara kronologis. 

Minggu, 26 Maret 2017

PENDIDIKAN TRANSMITER BUKAN TRANSFORMER DARMANINGTYAS


“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”
- Albert Einstein

1. Pengertian Pendidikan Transformatif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan transformasi itu sebagai perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya). Juga perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. 

Senin, 20 Maret 2017

MENYELAMATKAN ANGKUTAN UMUM KITA

Oleh : DARMANINGTYAS

Media Maret 2017 muncul aksi demontrasi dari sopir angkot dan tasi legal di beberapa kota di Indonesia, seperti Medan, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, dan Malang yang menolak kehadiran taxi illegal atau yang dikenal dengan sebutan taxi online maupun ojek online. Mereka beranggapan bahwa kedua jenis moda tersebut merupakan biang kerok sepinya penumpang. Setahun silam, muncul aksi besar yang dilakukan oleh awak taxi resmi di Jakarta juga menolak kehadiran taxi illegal karena dinilai telah menghancurkan bisnis taxi resmi. Penulis pakai istilah taxi resmi (legal) versus illegal karena itulah yang tepat. Taxi legal itu bergerak berdasarkan aturan-aturan yang amat ketat, sedangkan taxi illegal tanpa aturan sama sekali. Dikhotomi taxi online versus konvensional terasa kurang tepat mengingat yang disebut konvensional pun telah mempergunakan aplikasi teknologi, seperti yang terlihat di Taxi Expres dan Blue Bird. Hanya saja taxi legal ini tidak bisa pasang tarif rendah karena adanya sejumlah regulasi berimplikasi pada pembiayaan, sedangkan taxi illegal tidak ada regulasi sama sekali.   

Jumat, 17 Maret 2017

MOMENTUM PERBAIKAN ANGKUTAN UMUM


Oleh : DARMANINGTYAS

Munculnya taxi ilegal yang menggunakan aplikasi teknologi dalam mencari penumpang –selanjutnya disebut taxi online—dan juga munculnya ojek sepeda motor online (Gojek, GrabBike, dan Uber), yang selanjutnya disebut ojek online—keduanya kita sebut angkutan online– telah menjadi fenomena baru dan sekaligus menimbulkan kehebohan yang terus menerus dalam tiga tahun terakhir. Hal itu tidak terlepas dari pro kontra kehadirannya. Bagi konsumen, kehadiran angkutan online itu amat membantu karena memberikan solusi tentang: kemudahan mendapatkan kendaraan (kapan saja dan di mana saja perlu), tarif lebih murah dan sudah pasti dapat diketahui sebelum pemberangkatan, sehingga bisa menyiapkan uang lebih pasti, tidak perlu susah-susah jalan ke luar untuk mendapatkan kendaraannya, serta dapat memperkirakan lamanya perjalananan dan memilih jalan yang tidak terlalu macet karena dilengkapi dengan GPS.

Kamis, 16 Maret 2017

KEMUNDURAN, MELARANG ANGKUTAN ONLINE

Oleh : DARMANINGTYAS

Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 16/3 2017

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) berencana akan melarang operasional angkutan yang berbasis aplikasi, baik taxi maupun ojek online. Langkah ini di satu sisi merupakan bentuk ketegasan sikap Pemprov DIY terhadap menjamurnya angkutan online di wilayah DIY yang telah menggusur angkutan resmi, tapi di sisi lain bentuk kemunduran, mengingat teknologi itu makin hari tambah maju dan membawa kemudahan bagi umat manusia.

Minggu, 05 Februari 2017

PENDIDIKAN TANPA KEKERASAN DARMANINGTYAS

Oleh : Darmaningtyas

Memasuki tahun 2017 ini kita dikagetkan dengan meninggal Amirullah Adityas Putra (18), Taruna Tingkat I Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Jakarta Utara yang tewas dianiaya keempat Taruna Tikat II, pada tanggal 10 Januari lalu. Amirullah adalah korban yang kesekian di STIP. Kementerian Perhubungan pun kemudian mengambil langkah, memisahkan perkuliahan Taruna Tingkat I ke lain lokasi guna menghindari kontak dengan senior, karena adanya interaksi, terlebih dalam kegiatan antara senior dengan yunior itulah yang menimbulkan kekerasan.

Rabu, 21 Desember 2016

MORATORIUM UJIAN NASIONAL

Oleh : DARMANINGTYAS


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan perlunya moratorium ujian nasional (UN) dengan alasan: Pertama, mutu pendidikan yang belum merata, baru 30% sekolah yang sudah mencapai standar nasional pendidikan (SNP), sedangkan yang 70% belum belum memenuhi SNP sehingga lebih baik meningkatkan kualitas mereka. Kedua, terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten/Kota, serta SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.  Alasan ketiga adalah besarnya dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN yang setiap tahun mencapai Rp. 500,-.