Rabu, 22 Oktober 2014

PENGANTAR DISKUSI BUKU MELAWAN LIBERALISASI PENDIDIKAN

Diskusi Buku "Melawan Liberalisasi Pendidikan"
Cikini, 23 Oktober 2014

1. Rumusan Masalah

Pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tiba-tiba mengalami gejala kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi paska reformasi politik dimulai 21 Mei 1998 bersamaan dengan kejatuhan rezim Soeharto. Tapi karena cara kerja dari tangan-tangan yang tidak kelihatan itu sangat halus, maka kecenderungan tersebut tidak mudah terbaca oleh masyarakat umum. Tahu-tahu masyarakat berada dalam satu perangkap yang membuat dirinya tidak dapat lagi mengakses pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi secara mudah seperti sebelumnya. Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang pada tahun 1982 dapat diakses oleh anak orang miskin karena hanya membayar Rp.18.000,- per semester untuk jurusan sosial dan Rp. 24.000,- untuk jurusan  eksakta (US$1 = Rp. 900), tiba-tiba di awal abad ke-21 tidak dapat diakses lagi oleh orang seperti kami dalam kondisi 1982, karena mahalnya uang kuliah.

Jumat, 10 Oktober 2014

SUBSIDI BAGI PENUMPANG KERETA API

OLEH: DARMANINGTYAS
 KETUA INSTRAN (INSTITUT STUDI TRANSPORTASI) 
DI JAKARTA
Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Jumat 10 Oktober 2014


PT KAI awal Oktober 2014 ini mulai memasarkan tiket kereta api (KA) ekonomi jarak jauh dan menengah (selanjutnya disebut KA Ekonomi) tanpa subsidi.  Tiket itu mulai berlaku untuk perjalanan per 1 Januari 2015. Langkah ini dilakukan terkait dengan wacana untuk menghapuskan subsidi KA Ekonomi dan kemudian akan mengalihkan dua pertiga subsidi tersebut untuk mensubsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek, sedangkan sepertiganya diberikan ke KA lokal.  Alasannya adalah karena pengguna KRL Jabodetabek  dan lokal naik setiap hari, sedangkan pengguna KA Ekonomi penggunanya tidak rutin. Konsekuensi dari penghapusan itu akan terjadi kenaikan tarif KA Ekonomi. Sebagai contoh, tiket KA Kertajaya (Tanjung Priok – Pasar Turi Surabaya) dari Rp. 50.000,- akan menjadi Rp. 135.000,- dan KA Matramaja (Pasar Senen – Malang) dari Rp. 65.000,- menjadi Rp.150.000,-. Ini tentu amat memberatkan bagi orang kecil.

Kamis, 02 Oktober 2014

BILA PENDIDIKAN TANPA KEBUDAYAAN

OLEH: DARMANINGTYAS 
KETUA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI KEJUANGAN 45, DEWAN HARIAN NASIONAL (DHN) 45, JAKARTA 

“Revolusi mental” merupakan istilah yang amat populer sejak menjelang Pilihan Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli lalu. Hal itu karena calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengusung tema kampanye revolusi mental.  Meskipun dalam visi-misinya tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksudkan dengan konsep revolusi mental, publik seakan menangkap substansinya dan kemudian masing-masing menginterpretasikan maknanya sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing pihak. Pemahaman yang hampir sama memaknai revolusi mental itu sebagai perubahan cara pandang (mindset) masyarakat terhadap suatu hal dengan berpijak pada nilai budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Dengan kata lain, kebudayaan menjadi instrumen penting untuk melakukan revolusi mental. Kebudayaan, berkembang dan dikembangkan, salah satunya melalui pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, seperti dua keping mata uang yang keduanya saling memaknai.

Rabu, 01 Oktober 2014

KONTRADIKSI 6 RUAS JALAN TOL

FGD DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
HOTEL MANHATAN, 2 OKTOBER 2014

1.    Perda No. 1/2012 tentang RTRW Jakarta 2030 pasal 22 ayat (2) “Untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu dan menyeluruh ditetapkan target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan meningkatkan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam”.

Senin, 29 September 2014

MENYELAMATKAN PEJALAN KAKI DI YOGYAKARTA


Oleh: Darmaningtyas, Ketua Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) di Jakarta 
Dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 September 2014


Kota Yogykarta sebagai kota pariwisata, pelajar, dan budaya sesungguhnya mengandung paradok karena tidak ada tempat bagi para wisatawan, pelajar, dan warga untuk berjalan secara santai menikmati suasana kota. Tidak ada ada satu ruas jalan pun yang nyaman untuk pejalan kaki. Bandingkan dengan Jakarta yang memiliki fasilitas pejalan kaki sepanjang Sudirman – Thamrin hingga Medan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan. Trotoar di sana selain lebar, juga dilindungi oleh pepohonan yang rindang, meski sedang dalam tahap pertumbuhan. Begitu juga Kota Surabaya memiliki fasilitas pejalan kaki  di sepanjang Jl Tunjungan, Pemuda, Sudirman, Dharmo, Urip Sumoharjo, dan Diponegoro. Bahkan Kota Semarang pun memiliki fasilitas pejalan kaki yang cukup nyaman di sekitar Simpang Lima maupun Balai Kota.

Selasa, 16 September 2014

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

OLEH: DARMANINGTYAS
PENGAMAT PENDIDIKAN DARI TAMANSISWA

Menyambut pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) muncul beberapa gagasan dalam bidang pendidikan, budaya, serta riset dan teknologi (Ristek). Sejumlah seniman dan budayawan mengusulkan agar dibentuk Kementrian Kebudayaan yang khusus mengurusi kebudayaan agar kebudayaan dapat berkembang secara maksimal. Mereka berharap dengan disahkannya RUU Kebudayaan menjadi UU Kebudayaan kelak ada kementrian khusus yang mengawal implementasinya. Sedangkan mereka yang memiliki concerndalam bidang Ristek mengusulkan agar dilakukan pemisahan antara kementrian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) dengan kementrian yang mengurusi pendidikan tinggi (PT). PT diusulkan digabung menjadi satu dengan kementrian yang mengurusi Ristek, yaitu BPPT dengan alasan agar riset-riset di PT dapat diimplementasikan dan tidak hanya menjadi dokumen di laci saja. 

Kamis, 04 September 2014

MEMPERTIMBANGKAN PEMISAHAN DIKDASMEN DAN PT

OLEH: DARMANINGTYAS
KETUA DEP. PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI KEJUANGAN 45 DHN (DEWAN HARIAN NASIONAL) 45 DI JAKARTA
Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan Kamis, 4 September 2014

Setahun terakhir muncul wacana untuk memisahkan kelembagaan antara pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) dengan pendidikan tinggi (PT).  Dikdasmen berada dalam satu kementrian, sedangkan PT bergabung dengan Kementrian Riset dan Teknologi (Ristek) agar hasil-hasil penelitian PT dapat langsung diaplikasikan. Bahkan muncul gagasan yang lebih luas lagi, yaitu penggabungan antara PT, Ristek, dan Industri. Asumsinya, bila menyatu, maka industri itu menjadi tempat penyaluran hasil-hasil riset dan lulusan perguruan tinggi, sedangkan perguruan tinggi menjadi R & D (research and development)-nya industri, sehingga terjadi simbiosisi mutualisme antara PT, Riset, dan Industri.