Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2022

RUU Sisdiknas yang Segregatif, Liberalistik, dan Etatistik

Oleh : Darmaningtyas  RUU Sisdiknas tak layak disahkan menjadi UU sebab, jika disahkan, justru akan mengantarkan praksis pendidikan menjadi segregatif, komersial, liberalistik, dan etatis. Ini jelas kemunduran! Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah disusun Kemendikbudristek saat ini diharapkan bisa menggantikan keberadaan UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).   RUU ini menimbulkan kontroversi saat awal diluncurkan karena menghilangkan banyak tatanan mendasar dalam sistem pendidikan nasional, termasuk tak adanya istilah madrasah. Draf kemudian direvisi dengan memasukkan madrasah, tetapi tak berarti RUU ini sudah sempurna. Mereka yang peduli pada praksis pendidikan di lapangan dapat melihat bahwa RUU Sisdiknas ini mengandung tiga bahaya, yaitu segregatif, liberalistik, dan etatisme. Ketiga hal itu muncul dalam UU Sisdiknas No 20/2003, tetapi telah diuji ma