Selain ada lokasi tambang yang terendam banjir, sebagian akses jalan juga tergenang atau berlumpur. Kondisi ini menghambat kelancaran truk pengangkut batubara dari lokasi tambang produktif menuju pelabuhan.
Batubara yang tiba di pelabuhan dan dimuat ke tongkang juga tidak dapat segera dilayarkan ke Jawa. Izin berlayar dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan harus ditunggu ketika ada gelombang tinggi di laut. Faktor keselamatan tentu menjadi pertimbangan utamanya.
Memasuki pekan pertama Februari 2021, operasional beberapa simpul transportasi di Semarang, Jawa Tengah, juga terganggu. Bandara Ahmad Yani, Semarang, ditutup seharian karena landas pacu tergenang air. Demikian pula Stasiun Tawang, Semarang, yang tidak beroperasi karena tergenang banjir.
Banjir di berapa wilayah pantai utara Jawa juga menghambat kelancaran arus transportasi dan logistik. Beberapa hari kemudian kelancaran arus distribusi barang di sebagian jalur Tol Cipali juga terganggu. Hal ini menyusul penutupan satu jalur di ruas Tol Cipali Km 122+400 yang ambles.
Intensitas dan curah hujan tinggi yang menyebabkan air menyusup ke lapisan dalam melalui retakan aspal disebutkan ikut mengakibatkan ruas tol di titik tersebut ambles. Mekanisme lawan arus mulai dari Kilometer 117 hingga Kilometer 126 diterapkan untuk mengurangi beban jalan dan memitigasi kemacetan. Sepanjang perbaikan ruas ambles itu, kendaraan-kendaraan bersumbu berat dialihkan ke jalan arteri pantai selatan.
Akhir pekan lalu, banjir turut melanda beberapa wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Aktivitas transportasi dan distribusi kembali terdampak. Pembatalan jadwal perjalanan kereta api (KA) menjadi salah satu contohnya.
Fondasi rel kerata api antara Kedunggedeh dan Lemahabang yang merupakan wilayah Daerah Operasional (Daop) I Jakarta tergerus banjir. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengalihkan 42 perjalanan KA dari dan menuju Jakarta, membatalkan perjalanan KA, dan segera memperbaiki fondasi yang tergerus banjir.
Banjir terjadi bukan baru pertama kali ini. Arus transportasi dan distribusi yang terhambat akibat terputusnya akses jalan dan rel KA sebelumnya juga pernah terjadi. Di titik ini, pandangan berbagai kalangan mengenai arti penting mitigasi bencana, termasuk di sektor transportasi, menjadi relevan.
Institut Studi Transportasi (Instran), misalnya, menyebutkan antisipasi dampak bencana terhadap infrastruktur transportasi dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pengguna. Antisipasi ini dinilai mendesak, terlebih di daerah rawan bencana. Upaya tersebut, misalnya, dapat diwujudkan melalui pembangunan tanggul penahan di daerah rawan longsor, penyediaan jalur alternatif pendukung, dan lainnya.
Patut pula diingat, secara ekonomi, kerugian akibat bencana alam tidaklah sedikit. Bank Dunia mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia dengan risiko bencana. Pada 2014-2018, Indonesia bisa menghabiskan dana berkisar 90 juta dollar AS-500 juta dollar AS per tahun untuk tanggap bencana dan pemulihan. Sementara dana yang dihabiskan pemerintah daerah di Indonesia sekitar 250 juta dollar AS.
Adapun Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengestimasi dampak kerugian akibat bencana alam di Indonesia setiap tahun berkisar Rp 22 triliun-Rp 23 triliun.
Namun, tentu jangan hanya menyalahkan faktor cuaca ekstrem ketika terjadi bencana. Mengutip pernyataan Ketua Instran Darmaningtyas, beberapa waktu lalu, suka menyalahkan cuaca sama artinya dengan menghindari pencarian solusi secara ekologis.
Kewaspadaan untuk meminimalkan korban jiwa, terluka, dan kerugian ekonomi akibat dampak bencana perlu terus dibangkitkan. Hal ini kiranya kian relevan menimbang potensi cuaca ekstrem seiring cepatnya perubahan iklim.
Dimuat di Kompas, 26 Februari 2021
Komentar
Posting Komentar