Masyarakat Diajak Adaptasi

Pemerintah, melalui lembaga dan kementerian, mengeluarkan peraturan dan edaran perihal protokol atau pedoman kesehatan. Protokol itu berlaku di tempat masyarakat, industri, sektor jasa, dan perdagangan.

Protokol terbaru yang diterbitkan pada 19 Juni 2020 berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01.07/Menkes/382/2020 yang terdiri atas 66 halaman. Aturan ini menjadi pedoman bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Keputusan Menkes itu, antara lain, menyebutkan, aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Disebutkan juga, berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Protokol kesehatan itu meliputi, antara lain, tempat dan fasilitas umum, seperti pasar, pusat perbelanjaan, hotel, rumah makan, dan sarana olahraga. Aturan juga meliputi moda transportasi, baik bagi pengelola, pekerja moda transportasi, maupun penumpang.

Kementerian Perhubungan, melalui direktorat jenderal di bawahnya, menerjemahkan protokol kesehatan tersebut.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Djoko Setijowarno, Minggu (21/6/2020), menyebutkan, pada masa adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini, pemerintah dan penyedia jasa angkutan umum harus memperhatikan dua aspek. Kedua aspek itu adalah keselamatan bertransportasi dan kesehatan.

”Aspek kesehatan adalah kesehatan awak kendaraan ataupun pengguna sehingga tidak terjadi penularan Covid-19,” ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan terkait transportasi di masa pandemi Covid-19.

Menurut Djoko, ada kesamaan pemahaman, masyarakat diarahkan beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam tata kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baru itu adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga tercipta perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada Dialog Publik Konektivitas Membangun Bangsa bertema Kolaborasi untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Sektor Transportasi, beberapa waktu lalu, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemkes R Vensya Sitohang memaparkan prinsip-prinsip protokol kesehatan agar aman terhadap Covid-19.

Prinsip protokol kesehatan adalah menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan penyanitasi tangan, mengenakan masker, menjaga imunitas tubuh, dan mengendalikan komorbid atau penyakit penyerta.

Kegagalan

Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menuturkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan gagal ketika tingkat kepatuhan masyarakat rendah. Hal ini terjadi di banyak tempat. ”PSBB dijalankan, tetapi masyarakat masih suka nongkrong, bergerombol, dan sebagainya,” kata Darmaningtyas, akhir pekan lalu.

Menurut Darmaningtyas, kegagalan PSBB juga disebabkan ketiadaan sanksi yang tegas. PSBB juga akan gagal ketika tidak disertai tanggung jawab pemerintah untuk mencukupi kebutuhan warganya.

”Belajar dari negara lain yang sukses menutup wilayah, pemerintahnya total mencukupi kebutuhan masyarakat. Maka, masyarakat yang melanggar ditindak secara tegas,” katanya. Berdasarkan data di laman Covid19.go.id, ada 45.891 kasus positif Covid-19 per Minggu (21/6.2020).

Sementara, terkait layanan di tengah pandemi Covid-19, Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin melalui siaran pers menyebutkan, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, sedang menyiapkan layanan ritel di segmen kesehatan. Layanan itu untuk membantu penumpang pesawat mengedepankan aspek kesehatan.

”Prinsipnya, kami ingin alat pelindung diri, seperti masker, penyanitasi tangan, pelindung wajah, hingga obat kumur antiseptik, mudah didapat di bandara-bandara PT Angkasa Pura II,” katanya.

Layanan yang disiapkan, antara lain, mesin penjual alat pelindung diri dan mesin penunjuk lokasi di bandara.

Salah satu hal yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan pada 19 Juni 2020 adalah mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai di sektor transportasi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Amam Sukriyanto menjelaskan, Bank BRI sudah memiliki layanan perbankan yang terintegrasi. Bank BRI juga memiliki uang elektronik yang bisa digunakan untuk membayar jasa transportasi, seperti kereta komuter, bus Transjakarta, dan moda raya terpadu.

”Masyarakat tetap dapat mengakses perbankan meskipun gerak menjadi terbatas akibat pandemi,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rully Setiawan menuturkan, layanan aplikasi dalam jaringan Bank Mandiri memungkinkan nasabah mengisi uang elektronik yang diterbitkan Bank Mandiri. Penggunaan aplikasi ini terus meningkat. Menurut data Bank Mandiri, per Mei 2020, ada 5 juta pengguna aktif aplikasi ini dengan nilai transaksi Rp 230 triliun.

Masyarakat tetap dapat mengakses perbankan meskipun gerak menjadi terbatas akibat pandemi.

Sementara, di bidang perhotelan, Director of Communications Shangri-La Hotel Jakarta Debby Setiawaty menyampaikan, salah satu langkah yang dilakukan adalah memberi perlengkapan kesehatan bagi setiap tamu yang menginap.

Perlengkapan, antara lain, berupa masker, penyanitasi tangan, dan tisu basah itu untuk meningkatkan layanan dan standar kebersihan.

”Kami menyesuaikan sejumlah hal, khususnya untuk kebersihan, agar meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan,” katanya.

Di sektor otomotif, Wuling Motors Indonesia juga membagikan masker gratis bagi pelanggannya sejak 21 April 2020.

Menurut Brian Gomgom, Media Relations Officer Wuling Motors, langkah ini merupakan upaya industri untuk membantu pemerintah menekan penyebaran Covid-19.

Sumber : Kompas, 22 Juni 2020