Rabu, 26 Juli 2017

YOGYA TIDAK PERLU JALAN TOL

Oleh : Darmaningtyas

Di media sosial dan juga viral melalui WhatsApp (WA) dalam satu minggu terakhir (Juli minggu ketiga) ramai dibcarakan pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai penolakannya terhadap pembangunan jalan tol di Yogyakarta dengan alasan jalan itu tanggung jawab pemerintah, yang musti bisa dinikmati oleh rakyat secara gratis, bukannya dibangun oleh  swasta, lalu rakyat yang lewat harus bayar mahal. “Di Yogyakarta tidak ada jalan tol. Pemerintah Pusat juga sepakat, saya (Sultan Yogya) tidak setuju adanya jalan tol,  karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau jalan mau diperlebar itu silahkan saja, tetapi jangan dibikin tol”, demikian kata Sultan BH X. Menurutnya, yang diuntungkan dengan adanya tol itu pihak yang membuat tol saja, tetapi rakyat di sekelilingnya tidak dapat apa-apa, karena jalan tol itu ditutup, orang di kiri kanan tol tak memiliki akses ke jalan itu, kecuali harus bayar dan seringkali harus mutar-mutar dulu dan jauh pula.


Jujur saja saya gembira sekali membaca pernyataan tersebut karena mewakil aspirasi saya yang selama ini berteriak menolak pembangunan Tol Trans Jawa, tol di Teluk Benoa Bali, dan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta. Mengapa? Tol Trans Jawa itu menghancurkan lahan-lahan subur dan sekaligus cadangan sumber air baku di Jawa. Padahal Pulau Jawa merupakan lumbung pangan dan air nasional. Bila lumbung pangan dan air itu dihancurkan untuk jalan tol, maka bencana kelaparan dan haus nasional itu tinggal menunggu waktu saja. Dengan selesainya pembangunan Tol TransJawa kelak (2019) maka Jawa telah berubah menjadi kota (Jawa), karena lahan subur di kanan kiri tol akan habis untuk pemukiman dan tempat usaha baru. Kerusakan lingkungan itu juga terjadi pada pembangunan Tol Bali Mandara di atas Teluk Benoa karena dibangun di atas hutan mangrove, sehingga keberadaan jalan tol tersebut merusak ekosistem mangrove.

Alasan ekologis itu pula yang mendasari saya terus bersuara menolak rencana pembangunan enam ruas jalan tol tengah kota di Jakarta mengingat daya dukung lingkungan Kota Jakarta sudah tidak memenuhi lagi untuk dibangun jalan tol baru. Secara teknis juga menunjukkan bahwa jalan-jalan tol, flyover, dan underpass yang dibangun di Jakara terbukti tidak mengatasi kemacetan lagi, sebaliknya menjadi sumber kemacetan baru. Makin banyak jalan tol, flyover, dan underpaass dibangun bukan makin lancar, tapi justru makin macet, karena jalan-jalan tersebut ibarat undangan untuk menggunakan mobil pribadi. 

Berdasarkan pengalaman pembangunan jalan tol di Jakarta, Tol Trans Jawa, dan tol di Teluk Benoa Bali yang ternyata tidak menyelesaikan masalah transportasi, tapi melahirkan persoalan baru, maka sikap Gubernur DIY Sri Sultan HB X menolak pembangunan tol di wilayah DIY merupakan sikap yang tepat, rasional, dan bijak, sehingga perlu didukung. Hal yang sudah pasti akan terjadi bila di wilayah DIY dibangun jalan tol adalah terpisahnya komunitas antara sebelah kanan dengan sebelah kiri tol, padahal mungkin mereka sebelumnya satu RT. Pada jalan ringrod seperti sekarang ini, masyarakat yang terpisah itu masih bisa menyeberang jalan untuk bertemu dengan tetangga yang berada di seberang jalan. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi pada jalan tol yang hanya dilalui oleh kendaraan roda empat ke atas dengan kecepatan minimal 60 km/jam. Menyeberang jalan tol sama saja menjemput maut. Interaksi mereka hanya mungkin terjadi bila dibangunkan jembatan penyeberang orang (JPO), tapi itu pun tidak akan efektif karena orang malas untuk naik-turun JPO, apalagi lokasi JPO jauh dari pemukiman mereka.  

Angkutan Umum Massal dan NMT

Sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata; Yogyakarta tidak membutuhkan jalan tol yang membuat keterpisahan komunitas satu dengan komunitas lainnya, melainkan memerlukan angkutan umum massal yang dapat dipakai untuk melakukan mobilitas warga dan para wisatawan secara mudah dan murah. Mudah dalam artian gampang diakses kapan saja dan di mana saja, sedangkan murah dari aspek harganya yang terjangkau oleh semua warga. Angkutan umum massal ini perlu didukung dengan kendaraan tidak bermotor (non motorize transportation/NMT) sebagai angkutan pengumpanya (feeder transpot), sehingga orang bisa naik sepeda atau naik becak menuju halte dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus. Demikian pula ketika kembali, setelah turun dari bus mereka naik sepeda/becak kembali ke rumah/tujuan akhir. Sayang keduanya itu sudah langka di Yogyakarta. Angkutan umum jumlahnya terbatas dan jalurnya berputar-putar, sedangkan becak-becak telah berubah menjadi becak motor (bentor) yang polutif, dan sepeda tergusur oleh sepeda motor. 

Saatnya Pemkot Yogya dan Pemprov DIYmelakukan revolusi transportasi dengan membangun angkutan umum massal yang memberikan layanan sampai malam hari, menghapuskan bentor, mengembangkan becak listrik, serta membangun jalur khusus sepeda, seperti yang direncanakan Kota Oslo (Swedia) yang pada tahun 2019 menargetkan kota bebas kendaraan bermotor pribadi. Revolusi transportasi itu koonsisten dengan penolakan Gubernur Sri Sultan HB X terhadap pembangunan tol di Yogyakarta. Menolak tol tanpa melakukan revolusi transportasi tidak akan memiliki makna apa-apa. 


Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (LSM Transportasi) dan Ketua Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transortasi Indonesia)


Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Juli 2017

Tidak ada komentar:

Posting Komentar