KURIKULUM YANG MENG-INDONESIA

Oleh : DARMANINGTYAS

Izinkan penulis  memulai tulisan ini dengan mengutip suatu dialog satire antara guru dengan murid yang beredar di WhatsApp Group (WAG) yang diberi judul “Ngajar di Papua”.  Ceritanya, seorang guru transmigran dari Jawa yang mengajar di Papua bertanya kepada muridnya: 

Bu Guru : “Coba kamu, siapakah Suharto?”

Murid : “Tak tau ibu…”

Bu Guru : “Kalau Megawati Sukarno Putri?” 

Murid : “Saya tak kenal juga ibu….”

Bu Guru : “Bagaimana ini…Kau tak pernah belajar kah…?”

Murid : “Belajar lah Bu…. Sekarang saya tanya ibu…ibu kenal Dominggus Pigome kah?”

Bu Guru : “Tidaak!”

Murid : “Zakharias Kayame?”

Bu Guru : “Tidak tahu juga. Memang mereka siapa?!!”

Murid : “Ya itulah ibu…Kita ini kan punya kenalan sendiri-sendiri….Jadi jangan paksa saya tau kenalan ibu….”

Dialog satire di atas menggambarkan ironi pendidikan nasional yang bias Jawa dan elit. Nama-nama tokoh yang diperkenalkan kepada murid adalah nama-nama Jawa dan pejabat di pemerintahan, bukan nama-nama tokoh dari banyak daerah dan berbagai latar belakang profesi. Kritik terhadap pelajaran sejarah yang bias elit itu dulu dilontarkan oleh Prof.Dr. Sartono Kartodirdjo dari UGM. Disertasinya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten merupakan bentuk kritik terhadap penulisan sejarah yang berkiblat pada kehidupan istana. Padahal, orang kecil atau masyarakat bawah punya sejarahnya sendiri. Sayang kritik itu tidak berefek pada perubahan kebijakan, terbukti penulisan buku-buku sejarah yang berkiblat ke istana tetap berlangsung sampai sekarang, dari buku-buku sekolah dasar (SD) sampai menengah (SMA/SMK). Ini memang warisan Orde Baru (Orba). 

Paska reformasi politik 1998 masyarakat berharap adanya reformasi dalam bidang pendidikan agar tidak terlalu Jawa sentris. Buku-buku pelajaran Sejarah, Bahasa Indonesia, Geografi, dan lainnya perlu ditulis ulang agar lebih kontekstual dan mendekatkan anak-anak dengan lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya mereka, bukan sebaliknya justru mencerabut mereka dari akar lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Sulit bagi anak-anak Papua untuk mengenali bapak Budi yang setiap pagi pergi ke kantor, sementara di sana sulit menemukan Budi dan pekerjaan ayah mereka pun di hutan atau di laut. Dengan pengenalan tokoh-tokoh yang asing darinya, itu merupakan proses pencabutan mereka dari akar-akar geografis, ekonomi, sosial, dan budaya; karena imajinasi yang mereka bangun bukan pergi ke hutan atau laut, tapi ke kantor. Inilah yang kemudian menimbulkan mentalitas PNS minded, sementara kita tahu sekarang bahwa jumlah PNS yang terlalu banyak telah menjadi beban negara.

Pupus Harapan

Sayangnya, harapan untuk melakukan reformasi dalam sektor pendidikan itu tidak terjadi, pupus di tengah jalan. Betul bahwa pengelolaan pendidikan dasar hingga menengah telah diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda), tapi kurikulum masih dikendalikan oleh Pusat sepenuhnya. Celakanya, Kurikulum 2013 yang merupakan produk Pemerintah paska Otonomi Daerah justru mundur karena semakin sentralistik bila dibandingkan dengan Kurikulum 1984, 1994, dan 2006 yang memberikan ruang 20% untuk muatan lokal. Ruang 20% itu tidak ada lagi dalam Kurikulum 2013 karena adanya penambahan jam untuk beberapa mata pelajaran, termasuk Pelajaran Agama; di SD/MI yang semula hanya dua jam menjadi empat jam, dan SMP/MTs – SMA/MA/SMK dari dua menjadi tiga jam per minggu.

Penulis semula merasa lega ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengumumkan penundaan implementasi Kurikulum 2013 secara serentak. Harapan penulis adalah akan ada revisi substansi Kurikulum 2013 sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memberikan porsi kedaerahan (kearifan lokal) lebih luas pada kurikulum nasional. Tapi ternyata hingga akhir Tahun Ajaran 2015/2016 tidak ada konsep baru yang ditawarkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali perubahan teknis semata, seperti hanya menghilangkan Kompetensi Inti (KI 1-2) pada beberapa mata pelajaran yang dianggap tidak relevan atau format penilaian rapor. Padahal yang dibutuhkan adalah perubahan paradigmatik dari yang sentralistik (Jawa sentris dan bias kelas menengah); ke daerah yang amat beragam serta meng-Indonesia. Tanpa ada perubahan paradigmatik, maka visi-misi indah yang dirumuskan oleh Tim Jokowi saat akan mencalonkan menjadi Presiden itu hanya menjadi dokumen saja dan tidak pernah akan terwujud di pendidikan nasional.

Butuh Keberanian

Dibutuhkan keberanian dan komitmen politik yang kuat, terutama dari Mendikbud Anies Baswedan dan stafnya, terutama Puskurbuk untuk bisa menyusun kurikulum nasional yang meng-Indonesia. Hanya keberanian itulah yang akan mampu menentukan jenis revisi Kurikulum 2013 yang akan dilakukan, tidak hanya teknis semata seperti selama ini, melainkan lebih paradimatik agar mampu mewujudkan visi misi Presiden Jokowi, yaitu memberikan ruang kearifan lokal yang lebih luas. Sulit membayangkan kearifan lokal itu bisa diperkenalkan kepada murid, bila isi kurikulumnya sentralistik. 

Buku-buku pelajaran SD Kelas I - III tidak zamannya lagi ditulis oleh orang Jawa, di Jakarta, dan dicetak di Jakarta pula. Buku-buku tersebut wajib ditulis oleh guru/penulis daerah, di daerah agar ruh daerahnya ada, dan dicetak di daerah pula agar uang untuk pengadaan buku pelajaran terdistribusi ke daerah, tidak menumpuk di Jakarta. Pada tahun 1999 ketika penulis terlibat dalam penyusunan kebijakan Puskurbuk, merekomendasikan agar tugas dan fungsi Puskurbuk hanya membuat panduan serta melakukan pendidikan dan pelatihan kepada guru dan penulis di daerah untuk dapat menyusun buku ajarnya sendiri, sehingga tidak tersentral terus menerus. Sayang konsep tersebut tidak pernah diimplementasikan, sehingga tugas dan fungsi Puskurbuk itu dari sebelum reformasi hingga sesudah reformasi masih tetap sama, yaitu menyusun kurikulum dan buku secara sentralistik. Penulisan buku yang sentralistik ini selain menyesatkan anak-anak di daerah, juga menyebabkan daerah tidak berkembang karena kue buku berputar di Jakarta saja.

Bila buku-buku pelajaran Kelas I-III SD itu ditulis oleh orang daerah dan ditulis di daerah, secara otomatis substansinya jauh lebih kontekstual. Nama-nama tokoh dalam buku pun nama-nama lokal sehingga dapat menghilangkan dialog satire seperti dikutip diawal tulisan. Dan penciptaan buku di daerah dapat mendorong berkembangnya industri perbukuan di daerah karena akan melahirkan kelompok pembaca, penulis, editor, desain grafis, dan sebagainya sehingga ekonomi tumbuh di daerah. Inilah kontribusi pendidikan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

Penguatan pada kurikulum lokal itu secara otomatis akan membawa konsekuensi pada perubahan struktur Kurikulum 2013 agar bisa mengakomodasi penambahan jam pelajaran untuk kurikulum lokal. Struktur Kurikulum 2013 yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk penambahan muatan lokal karena bila ditambah muatan lokal 10% saja, beban murid akan terlalu banyak dan menambah lama anak-anak berada di sekolah, apalagi sampai 20% seperti dalam Kurikulum 1984, 1994, dan 2006. Oleh karena itu, revisi Kurikulum 2013 tidak boleh hanya teknis semata, tapi harus lebih strategis dan paradigmatik agar mampu mewujudkan impian kurikulum yang meng-Indonesia, bukan Jawa sentris dan bias elit.