Transportasi di Koridor Timur Jakarta

Oleh: Darmaningtyas
Penulis adalah Direktur Instran (Institut Studi Transportasi) di Jakarta

Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 14 Maret 2015

Judul berita Suara Pembaruan, 3 Maret 2015 hal B2 “Proyek Properti di Timur Jakarta Rp 338 T” menarik untuk diperhatikan. Ada sejumlah perusahaan besar seperti Lippo Karawaci, PP Properti , Su mmarecon Agung, Jababeka Plaza Indonesia, Adhi Persada, ISPI Group, Gapura Prima, Prioritas Land Indonesia, pallux Properties, dan Mustika Land yang akan membangun hunian vertical dengan segala pendukungnya di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Investasi terbesar dilakukan oleh Lippo Karawaci yang mencapai Rp 250 triliun. Itu artinya koridor timur Jakarta akan tumbuh pesat terutama sebagai kawasan hunian, khususnya hunian vertical yang akan melayani kepentingan para ekspatriat yang ada di kawasan industri Cikarang. 

Dilaporkan bahwa saat ini sedikitnya ada 3.200 ekspatriat Jepang yang berada di dalam kawasan bisnis di koridor timur Jakarta dan berpotensi tumbuh hingga menjadi 20.000 ekspatriat dari Jepang dan Korea di masa mendatang. Kehadiran kawasan hunian baru dengan nilai ratusan triliun rupiah tersebut memerlukan dukungan infrastruktur transportasi yang mencukupi agar para pembeli properti di sana tidak kecewa lantaran akses transportasi umumnya buruk. Dan/atau pembangunan properti di wilayah tersebut tidak melahirkan persoalan baru, berupa kemacetan akibat dominasi mobil pribadi, seperti yang terjadi di Jakarta. Dikhawatirkan, bila ketersediaan sarana transportasi umum tidak dipecahkan sejak awal, pengembangan properti di wilayah timur Jakarta akan menciptakan kemacetan baru di pinggiran kota Jakarta, sehingga memperluas area kemacetan di wilayah Jabodetabek. Sesungguhnya koridor timur Jakarta, terutama kawasan Bekasi (kabupaten/kota) menjadi salah satu magnet pertumbuhan di sekitar Jakarta sudah sejak dekade 1970-an dengan berdirinya kawasan industri di sana, sebagai dampak positif dari peminggiran pabrik-pabrik dari Kota Jakarta. Berdirinya kota baru, seperti Lippo Cikarang dengan segala fasilitas pendukungnya dan lembaga pendidikan swasta terkemuka, seperti SMA dan Presiden University turut mempercepat proses pengembangan kawasan koridor timur Jakarta ini. Sebagian besar warga urban yang mencari nafkah di Jakarta tinggal di wilayah Bekasi. 

Menurut survei terbaru BPS (Badan Pusat Statistik), mayoritas kaum penglaju (commuter) yang menggunakan kendaraan pribadi menuju ke Kota Jakarta didominasi oleh commuter dari arah Bekasi, jumlahnya lebih dari dua juta jiwa. Ini artinya kawasan timur Jakarta tersebut potensial sebagai daerah hunian tapi belum didukung dengan infrastruktur dan sarana transportasi umum massal yang memadai. Perluasan kawasan industri sampai Kerawang dan Purwakarta mulai tumbuh pada dekade 1990-an setelah daya dukung wilayah Bekasi sudah tidak cukup lagi untuk pengembangan industri baru, sementara sektor industri terus memerlukan ruang untuk ekspansi. Pilihan ke timur cukup rasional karena wilayahnya relatif datar dan masih luas sehingga untuk pendirian industri baru tidak ada kendala lahan, seperti halnya perluasan ke barat. 

Hanya saja karena ke barat potensi kebencanaannya lebih tinggi dengan adanya Gunung Krakatau dan kultur masyarakatnya belum begitu mendukung, maka ekspansi ke timur lebih menarik. Hal baru yang memacu para pengusaha besar untuk investasi properti di koridor timur Jakarta adalah rencana pembangunan bandara internasional di Kerawang dan Pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Rencana pembangunan kedua infrastruktur transportasi tersebut memang sudah lama menjadi wacana publik. Kerawang dipilih sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah mengalami over capacity selama lima tahun terakhir. 

Namun rencana tersebut mengalami maju mundur karena di Kertapati , Kabupaten Majalengka tengah dibangun bandara baru, yang lokasinya berdekatan dengan calon bandara di Kerawang (130 km). Demikian pula pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih maju mundur karena adanya tarik menarik kepentingan antara memperluas Pelabuhan Tanjung Priok atau membangun pelabuhan baru. Semoga dengan adanya pembangunan properti yang cukup masif itu dapat memacu percepatan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya guna memperlancar arus distribusi barang ke luar Jawa maupun luar negeri, tidak harus melalui Tanjung Priok semua.

Mempercepat DDT 

Katakanlah pembangunan bandara internasional di Kerawang gagal karena sudah adanya bandara Kertapati, tapi investasi di Cikarang itu akan tetap menarik dengan adanya program pembangunan double-double track (DDT) atau empat jalur rel Kereta Api ( KA ) antara Manggarai – Cikarang dan kemudian didorong sampai Cikampek. Program ini sebetulnya sudah dicanangkan sejak sepuluh tahun silam, tapi karena terkendala pembebasan lahan, akhirnya sampai sekarang belum terwujud. Tapi di beberapa ruas sudah terwujud, sehingga kondisinya masih terputus-putus. Pekerjaan Rumah Pemerintah sekarang adalah menyambungkan beberapa ruas yang terputus tersebut. Dan untuk itu, pekerjaan terberatnya adalah membebaskan lahan yang dilalui oleh DDT. 

Bila DDT ini jadi, maka perjalanan dari Jakarta ke Cikarang tidak akan mencapai satu jam. Bila KA Bandara Soekarno-Hatta ke Duri maupun Manggarai jadi dan kemudian dari Manggarai ke Cikarang dilanjutkan dengan KA yang melintasi jalur DDT, maka perjalanan dari Bandara Internasional SoekarnoHatta ke Cikarang cukup ditempuh dua jam saja dengan nyaman dan aman, sehingga meskipun bandara internasional di Kerawang tidak jadi dibangun, invetasi properti di Cikarang akan tetap menarik, baik bagi investor maupun pembeli. Hal penting yang perlu dipersiapkan sejak dini oleh para investor adalah membangun akses transportasinya, jangan sampai ada DDT namun akses menuju ke Stasiun KA sulit sehingga orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Bila ini yang terjadi, tentu akan menimbulkan kemacetan di jalan-jalan akses menuju Stasiun KA. 

Oleh karena itu, pembangunan akses menuju ke stasiun-stasiun KA perlu dilakukan sejak awal. Dalam membangun properti, para pengusaha tidak hanya membangun gedung-gedung pencakar langit, baik untuk hunian, perkantoran, maupun mal saja, tapi juga membangun infrastruktur transportasi untuk akses ke stasiun kereta api. Infrastruktur tersebut dapat berbasis rel pula (trem misalnya), bisa pula berbasis bus. Namun berdasarkan pengalaman negara-negara maju, yang berbasis trem ternyata memiliki kapasitas yang jauh lebih banyak dan terbebas dari kemacetan. 

Pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya diperlukan untuk melayani akses ke stasiun KA saja, tapi juga mobilitas di dalam kompleks agar dapat meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Fasilitas berupa shuttle bus di setiap menara untuk menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan lainnya dalam suatu kawasan perlu dibangun agar dapat mendorong penghuni untuk lebih banyak menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Pembangunan infrastruktur transportasi yang berbasis bus juga diperlukan untuk melayani pergerakan jarak sedang, misalnya ke Kerawang, Kota Bekasi, atau Jakarta mengingat tidak semua tujuan perjalanan terlayani oleh keberadaan KA, sehingga perlu disediakan sarana transportasi berupa bus, seperti yang melayani rute Cikarang – Blok M saat ini, hanya saja dengan jalur khusus dan layanan khusus sehingga memberikan privilege bagi para penghuni di kawasan Cikarang tersebut. 

Kegagalan pembangunan kota-kota baru/mandiri dalam mengatasi kemacetan di Jakarta maupun di kota mandiri/baru karena tidak menyediakan sarana angkutan umum yang baik, dapat menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan kawasan koridor timur Jakarta ini agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Pembangunan kawasan pemukiman baru mutlak perlu disertai dengan pembangunan infrastruktur transportasi umum massal yang aman dan nyaman.