DARMANINGTYAS, AKTIVIS PENDIDIKAN DI TAMANSISWA
Dimuat di Koran Tempo, Tanggal 12 November 2014
Salah satu persoalan besar dalam pendidikan nasional adalah pemerataan dan keadilan akses maupun kualitas pendidikan, antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali,terutama Indonesia bagian timur. Jawa-Bali dengan segala fasilitas pendukungnya relatif tidak mengalami masalah akses pendidikan dasar. Jika ada daerah yang masih mengalami masalah akses, itu saking kebangetan pemimpin daerahnya. Demikian pula soal kualitas pendidikan, hampir semua sekolah dan kampus terbaik menumpuk di Jawa. Tapi di Indonesia bagian timur, persoalan akses pun masih bermasalah. Geografi tempat tinggal mereka yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tidak ditopang dengan infrastruktur transportasi yang memadai, menjadi salah satu hambatan utamanya, terutama untuk tingkat SMP sampai pendidikan tinggi (PT). Untuk tingkat SD tidak menjadi masalah karena setiap pulau ada SD. Apalagi soal kualitas pendidikan, sampai hari ini masih banyak satu SD diajar oleh 2-3 guru saja. Ini harus terselesaikan selama lima tahun mendatang.
Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan itu akan berpengaruh terhadap akses sumber daya ekonomi sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi pula. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah mestinya menjadi prioritas program pendidikan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu mengingat salah satu visi mereka adalah mengurangi kesenjangan dalam semua aspek kehidupan, sehingga kebijakan di setiap kementrian yang beroientasi keadilan harus tinggi. Oleh karena itulah kebijakan pendidikan itu sendiri tidak boleh mempertajam akses maupun kualitas pendidikan antar wilayah, tapi justru mengurangi kesenjangan. Perlu ada kebijakan yang berpihak untuk mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara Jawa-Bali dan luar Jawa.
Percepatan dan Pelambatan
Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa-Bali dengan Indonesia timur adalah perlu adanya kebijakan afirmatif dengan cara percepatan di timur dan pelambatan di barat. Kebijakan-kebijakan yang mempercepat perbaikan akses dan kualitas pendidikan di timur, seperti penambahan guru, sarana, fasilitas pendidikan, buku-buku, dan pendanaan untuk operasional pendidikan mutlak perlu dilakukan. Cara berfikir lama yang memberikan porsi anggaran kepada daerah sesuai dengan jumlah penduduk atau murid, seperti pada pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) perlu dikoreksi dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan lapangan. Bila sekolah-sekolah di timur perlu anggaran yang lebih besar untuk menambah guru, prasarana dan sarana, serta fasilitas pendidikan lainnya; hal itu sah-sah saja meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit daripada di Jawa.
Pelambatan di barat, bukan berarti secara sengaja sekolah-sekolah di barat ditahan tidak boleh maju, melainkan alokasi anggarannya diprioritaskan ke timur yang memang perlu pendanaan lebih besar, mengingat kondisi masyarakat yang mayoritas tidak mampu dan sedikitnya sektor swasta di sana. Sebaliknya Indonesia bagian barat memiliki masyarakat kelas menengah yang amat besar, dan 80% industri pun berada di barat; mereka dapat digerakkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah tinggal membuat regulasi agar partisipasi masyarakat sungguh-sungguh berasal dari golongan mampu saja, tidak membebani golongan miskin; dan sektor swasta yang memberikan bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan mendapatkan keringanan pajak. Oleh karena itu, penegrian PTS-PTS di Jawa harus dihentikan agar anggarannya dapat dialihkan ke timur. Biarkan PTS-PTS yang merupakan cermin partisipasi masyarakat itu tetap berstatus PTS, pemerintah tinggal memberi subsidi saja agar tetap dapat terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas tinggi.
Hal yang perlu dicatat adalah upaya mengatasi kesenjangan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan perlu sinergi dengan kementrian terkait, seperti Infrastruktur dan Perumahan, Perhubungan, ESDM, Maritim, Kominfo, dan Daerah Tertinggal; mengingat masalah terbesar justru ada di luar pendidikan, seperti akses menuju ke sekolah, komunikasi dengan pihak luar, serta penerangan (listrik). Guru-guru dari luar akan betah mengajar di sana bila akses transportasi dan telekomunikasi mudah, serta tersedia listrik, sehingga tidak perlu naik ke bukit sekadar untuk mendapatkan sinyal HP. Anak-anak pun akan semangat bersekolah bila akses transportasinya mudah, aman, selamat, dan terjangkau. Membangun sekolah dengan segenap fasilitasnya dan mengirimkan banyak guru ke sana tidak otomatis menjawab masalah bila infrastrktur dan sarana transportasi, serta jaringan telekomunikasinya buruk, dan pasokan listriknya terbatas.
Koordinasi sinergis antar sektor dengan mengabaikan ego sektoralnya itulah kunci keberhasilan mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan nasional antara Jawa-Bali dengan Indonesia bagian timur. Untuk bisa berkoordinasi secara sinergis itu diperlukan duduk bersama membahas persoalan tanpa merasa masing-masing paling penting. Tapi semua perlu memiliki persepsi yang sama bahwa pendidikan ini merupakan anak tangga pertama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Keberhasilan Pemerintah Jokowi-JK meminimalisir kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah, akan menjadi pintu lebar untuk terwujudnya kemakmuran dan keadilan bidang ekonomi. Oleh karena itulah, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 di bawah Menteri Anies Baswedan ini perlu diarahkan pada pengurangan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan tersebut, sehingga indikatornya pun amat jelas.
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk Drs Tauhid SH Msi No Hp 0853-1144-2258. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wr ..
BalasHapus