Langsung ke konten utama

MEMBERESI TRANSPORTASI NASIONAL

OLEH: DARMANINGTYAS, KETUA BIDANG ADVOKASI MTI (MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA)
Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 3 November 2014

Kita sambut gembira atas pengumuman susunan kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang diberi nama Kabinet Kerja. Selamat pula kepada Dirut PT KAI Ignatius Jonan yang diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Tulisan ini ingin memberikan masukan mengenai isu-isu pembangunan transportasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam lima tahun ke depan dan terselesaikan secara baik.


Bidang transportasi ini memiliki cakupan yang luas, yaitu darat, laut, dan udara. Darat sendiri terbagi menjadi dua subsektor, yakni berbasis jalan dan rel (kereta api).  Setiap pulau memiliki karakter permasalahannya sendiri-sendiri pula, seperti Pulau Jawa, Sumatra, dan Bali memerlukan angkutan umum massal berupa kereta api (KA) agar mampu mengangkut jumlah penumpang jarak jauh cukup banyak. Sedangkan transportasi perkotaannya dapat berbasis rel maupun bus. Di NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku memerlukan angkutan sungai, penyeberangan, dan laut yang memadai agar dapat menghubungkan warga antara pulau besar dengan pulau-pulau kecil maupun antar pulau kecil. Sedangkan Papua dengan karakter alamnya yang khas, memerlukan angkutan udara dan air yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas agar dapat memfasilitasi mobilitas warga. Berikut ini adalah isu-isu yang memerlukan perhatian serius berdasarkan subsektor dan kewilayahannya.

Pertama, subsektor transportasi darat yang berbasis jalan, baik di Jawa maupun luar Jawa. Saatnya pemerintah perlu lebih serius mengembangkan angkutan umum massal berbasis jalan yang lebih dikenal dengan konsep BRT (Bus Rapid Transit), terutama di kota-kota besar dan sedang untuk mengurangi dominasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dalam perencanaan yang dibuat oleh Kelompok Kerja Tim Transisi yang lalu, target pembangunan sistem BRT itu selama lima tahun hanya terbatas di 34 kota saja. Tentu saja ini target minimal. Target maksimalnya dapat lebih banyak lagi. Sebab bila hanya mencapai target minimal, maka persoalan subsidi BBM yang saat ini amat besar tidak akan terkurangi. Pengembangan system BRT itu dalam rangka mendorong peralihan kembali warga untuk menggunakan angkutan umum massal, terutama di perkotaan-perkotaan.

Peran pemerintah saat ini dalam mendorong pengembangan sistem BRT adalah dengan memberikan bantuan beberapa unit bus untuk diperasikan oleh kota-kota yang dijadikan pilot project. Namun karena bantuan bus tersebut tidak disertasi dengan bantuan biaya operasional, maka perkembangannya di lapangan amat beragam, ada yang agak baik dan lebih banyak buruk; belum ada yang berpredikat bagus dan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan BRT di kota-kota lain. Sistem BRT di Kota Palembang yang semula dibanggakan cukup baik pun ternyata sekarang mulai surut, begitu dilepaskan kepada swasta murni. Ini membuktikan secara nyata bahwa pengembangan angkutan umum tetap memerlukan subsidi pemerintah. Oleh karena itulah, peran pemerintah ke depan dalam pengembangan system BRT ini tidak hanya  memberikan bantuan bus dalam jumlah terbatas saja, tapi selain bantuan jumlah busnya ditambah, juga perlu diberi bantuan oprasional kendaraan (BOK). Saat ini BOK dibebankan kepada masing-masing daerah yang diberi bantuan bus. Padahal, kondisi keuangan masing-masing daerah itu beragam, demikian pula komitmen pemerintahannya juga beragam. Ke depan, skemanya harus lebih jelas, bantuan armada perlu disertai pula dengan bantuan BOK. Oleh karena itu, Kementrian Perhubungan, Bappenas, dan Kementrian Keuangan perlu membuat skema baru mengenai BOK tersebut agar secara otomatis melekat pada bantuan bus.

Kedua, subsektor kereta api (KA). Ini perlu dibedakan antara Jawa dan Sumatra dengan pulau-pulau besar lainnya. Jawa dan Sumatra yang telah memiliki jaringan rel KA, memerlukan strategi pengembangan khusus agar peran KA menjadi lebih dominan baik untuk angkutan penumpang maupun logistik. Sedangkan pulau-pulau besar lain yang belum memiliki jaringan KA, seperti Pulau Bali, Sulawesi, Kalimantan, Flores, dan Papua perlu segera dibangun jaringan rel KA agar menjadi angkutan umum massal alternatif dan handal. Kita berharap, pada tahun 2045, saat kemerdekaan RI mencapai satu abad, semua pulau besar di Indonesia sudah memiliki jaringan rel KA demi asas pemerataan dan keadilan sosial. 

Di Pulau Sumatra, saat ini telah memiliki jaringan rel KA di beberapa tempat, seperti di Lampung, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh; namun jaringan tersebut belum terkoneksi secara menerus, misalnya dari Lampung sampai ke Aceh tersambung oleh jaringan rel. Oleh karena itu, PR pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah menyambungkan rel KA dari Lampung sampai ke Aceh tersebut dan beroperasi secara maksimal sehingga dapat mengurangi beban jalan lintas Sumatra. Beralihnya angkutan penumpang dan logistik dari jalan raya ke rel KA diharapkan akan dapat mengurangi beban jalan, sehingga dana pemeliharaan jalan pun dapat dibagi untuk pemerliharaan rel KA.

Sedangkan di Jawa, isu angkutan KA ini mencakup KA jarak jauh dan sedang serta KA lokal. Untuk KA jarak jauh dan sedang, PR pemerintah adalah menyelesaikan rel ganda Jakarta – Surabaya lintas selatan, serta merencanakan rel ganda Solo – Semarang dan  Nganjuk – Malang – Surabaya – Banyuwangi. Juga menghidupkan kembali jaringan rel KA yang telah dibangun oleh pemerintah colonial Belanda namun selama ini telah mati, seperti di Madura, Bantul – Yogya – Magelang – Semarang; Semarang – Rembang, dan Jombang – Bojonegoro – Lamongan. Selain pembangunan rel ganda, pemerintah juga perlu segera membangun tanggul-tanggul penyangga pada jalur-jalur KA yang rawan longsor, seperti antara jalur rel Kroya – Bandung – Jakarta.

Pekerjaan Rumah (PR) untuk KA perkotaan dan lokal lainnya pun tidak kalah banyak.

1). Segera menyelesaikan pembangunan double-double track Manggarai – Cikarang yang sudah dirancang lama tapi sampai sekarang belum terwujud. Penyelesaian ini amat mendesak agar perjalanan KA jarak jauh maupun lokal tidak mengalami gangguan; 2). Pembangunan Stasiun Manggarai menjadi stasiun terpadu, untuk jarak jauh dan lokal. Ini amat mendesak agar perjalanan KA jarak jauh dan lokal tidak terganggu. Saat ini, baik KA jarak jauh maupun lokal sering terganggu antara Stasiun Gambir yang merupakan stasiun KA jarak jauh hingga Manggarai  untuk antre sinyal. Bila stasiun terpadu tersebut dapat segera diwujudkan, maka gangguan perjalanan KA akan berkurang dan penambahan perjalanan KA untuk KA Jabodetabek maupun KA jarak jauh juga tidak akan terhambat; 3). Memperbanyak perjalanan KA di jalur lokal.

Pekerjaan Rumah  (PR) Pemerintah untuk angkutan air, baik sungai maupun laut jauh lebih besar lagi, untuk membangun infrastruktur maupun menyediakan sarananya. Hal ini mengingat Negara kita bersifat kepulauan dengan jumlah mencapai 17.000 pulau lebih. Selama ini konsentrasi pembangunan infrastruktur pelabuhan dan penyediaan sarana masih terbatas di pulau-pulau besar, sementara infrastruktur dan sarana transportasi antar pulau-pulau kecil masih diselesaikan oleh masyarakat sendiri sehingga aspek keselamatannya kurang diperhatikan. Di pulau-pulau kecil tersebut dibutuhkan kehadiran Negara yang lebih besar dengan membangun dermaga, menyediakan sarana angkutan yang memadai, serta memberikan subsidi untuk operasionalnya. Tanpa ada subsidi dari pemerintah maka tariff angkutan air itu mahal sehingga mobilitas warga pun terganggu. Pemerintah juga perlu meningkatkan peran kapal perintis yang menyinggahi pulau-pulau kecil di Maluku dan NTT sana agar mereka tidak perlu menunggu waktu sampai dua bulan untuk disinggahi. Untuk itu, keberadaan Kapal PELNI perlu diperbanyak lagi. Tapi Ign. Jonan beruntung karena Dirut PT PELNI adalah koleganya saat mengembangkan kereta api, sehingga sudah tau kinerjanya.

Sedangkan pengembangan angkutan udara perintis diperlukan untuk membuka akses daerah-daerah yang terisolir dan tidak bisa ditempuh dengan angkutan air, seperti yang terjadi antara daerah di Papua. Dalam hal ini juga butuh kehadiran Negara agar warga tidak bayar terlalu mahal dan antre untuk bisa diangkut terbang mencapai dua minggu.


Komentar

  1. Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk Drs Tauhid SH Msi No Hp 0853-1144-2258. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wr ..

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BIODATA DARMANINGTYAS

BIODATA DARMANINGTYAS, menggeluti pendidikan sejak mulai menjadi mahasiswa baru di UGM, Agustus 1982 dengan menjadi guru di SMP Binamuda dan SMA Muhammadiyah Panggang, Gunungkidul, DIY. Pendidikan formalnya cukup Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selebihnya otodidak. Gelar “Profesor Doktor” diperoleh dari undangan, sertifikat, piagam, spanduk, dan sejenisnya; sebagai bentuk pengakuan nyata dari masyarakat.

Masyarakat Diajak Adaptasi

Pemerintah, melalui lembaga dan kementerian, mengeluarkan peraturan dan edaran perihal protokol atau pedoman kesehatan. Protokol itu berlaku di tempat masyarakat, industri, sektor jasa, dan perdagangan.

REFLEKSI DARI PELATIHAN GURU SASARAN DI LAMPUNG

Berikut saya sampaikan refleksi saya tatkala mendapat tugas untuk membuka dan kasih pengarahan pada pelatihan guru sasaran di Lampung tanggal 9 Juli lalu. Semoga refleksi in dapat menjadi bahaperbaikan proses pelatihan guru yang akan dating sehingga menjadi lebih baik.