KELEMBAGAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISTEK

OLEH: DARMANINGTYAS

PENGAMAT PENDIDIKAN DARI TAMANSISWA

Menyambut pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) muncul beberapa gagasan dalam bidang pendidikan, budaya, serta riset dan teknologi (Ristek). Sejumlah seniman dan budayawan mengusulkan agar dibentuk Kementrian Kebudayaan yang khusus mengurusi kebudayaan agar kebudayaan dapat berkembang secara maksimal. Mereka berharap dengan disahkannya RUU Kebudayaan menjadi UU Kebudayaan kelak ada kementrian khusus yang mengawal implementasinya. Sedangkan mereka yang memiliki concerndalam bidang Ristek mengusulkan agar dilakukan pemisahan antara kementrian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) dengan kementrian yang mengurusi pendidikan tinggi (PT). PT diusulkan digabung menjadi satu dengan kementrian yang mengurusi Ristek, yaitu BPPT dengan alasan agar riset-riset di PT dapat diimplementasikan dan tidak hanya menjadi dokumen di laci saja. 

Semua argumen mengenai pentingnya pembentukan Kementrian Kebudayaan maupun pemisahan kelembagaan antara Dikdasmen dengan PT itu cukup rasional. Artinya, berdasarkan nalar empiris, usulan-usulan tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Namun tidak berarti usulan tersebut layak untuk diimplementasikan karena memiliki implikasi yang amat luas, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya; sehingga calon Presiden terpilih Jokowi-JK perlu ekstra hati-hati mengakomodasi semua gagasan konstruktif tersebut.

Secara ekonomis, keberadaan kementrian baru, seperti Kementrian Kebudayaan serta Kementrian Pendidikan Tinggi dan Ristek tentu akan berimplikasi pada peningkatan anggaran Negara. Pembentukan kementrian baru pasti akan berdampak pada pembengkaan anggaran Negara, sementara hasilnya belum tentu memuaskan seperti yang diharapkan. Secara politis, keberadaan Kementrian Kebudayaan juga belum tentu memiliki leverage yang tinggi dan punya pengaruh luas bila tidak didukung oleh penganggaran yang besar dan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) yang jelas. Kita juga dapat bercermin pada pembentukan Kementrian Pemuda dan Olah Raga, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementrian Daerah Tertinggal. Secara kelembagaan, ketiganya itu berbentuk kementrian khusus, tapi dengan anggaran yang minim, menjadikan ketiganya itu bukan sebagai kementrian yang prestisius karena tidak bisa melaksanakan program secara maksimal. Meskipun berbentuk direktorat jendral, tapi bila anggarannya cukup besar, seperti Direktorat Jendral Binamarga yang anggarannya melebihi satu kementrian (Perhubungan), keberadaannya tetap diperhitungkan oleh publik.

Kita sudah memiliki pengalaman selama satu dekade yang dapat dipakai sebagai bahan refleksi untuk mengambil keputusan, yaitu tatkala Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memisahkan kebudayaan dari pendidikan. Pada periode 1999-2009 itu kebudayaan melekat menjadi satu dengan Kementrian Pariwisata, selengkapnya bernama Kementrian Budaya dan Pariwisata (Budpar), sedangkan pendidikan tanpa budaya dan bernama Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ternyata pemisahan tersebut menimbulkan persoalan yang amat luas baik terhadap kebudayaan sendiri maupun pada  pendidikannya. Kebudayaan ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan, bahkan cenderung diperlakukan sebagai komoditas semata. Sedangkan praksis pendidikan menjadi amat kering dan terjebak pada persoalan managerial, sehingga kehilangan rohnya.

Menyadari pemisahan pendidikan dengan kebudayaan yang ternyata menimbulkan persoalan baru, akhirnya muncul desakan agar kebudayaan dikembalikan lagi ke pendidikan. Desakan itu kemudian direspon oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan mengembalikan kebudayaan ke pendidikan. Dan sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, nomenklaturnya pun berubah menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.   

Persoalan yang sama juga akan terjadi pada pemisahan Dikdasmen dengan PT. Nalar empirisnya memang diyakini penggabungan PT dengan Ristek akan lebih produktif. Tapi kita juga bisa meragukan asumsi tersebut ketika menyaksikan kinerja Ristek kita yang diperankan oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Hasil-hasil kajian dan inovasi BPPT tidak secara otomatis dapat diproduksi secara massal, sehingga tidak berkontribusi langsung terhadap pengembangan industri nasional. Masih saja tetap terjadi, Ristek dan industri berjalan sendiri-sendiri. Hal yang sama akan terjadi dalam hal penggabungan PT dengan Ristek, bahwa harapan ideal itu tidak akan tercapai, sementara praksis PT sudah terlanjur pragmatis. Padahal, PT didirikan bukan hanya memproduksi tenaga kerja dan melakukan inovasi untuk industri saja, melainkan juga untuk perubahan masyarakat secara luas, termasuk aspek Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya). Sementara penggabungan PT dengan Ristek itu hanya menjawab kebutuhan industri saja dan atau pemasaran hasil-hasil riset dari perguruan tinggi samata. 

Persoalan PT dan Ristek kita bukan ada pada kelembagaannya, melainkan pada pendanaan yang terbatas dan kultur birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena dana terbatas, riset di PT dan Ristek hanya sekedar memenuhi persyaratan formal saja, tidak optimal, akhirnya industri pun tidak minat mengembangkannya. Dengan demikian, solusinya bukan menggabungkan keduanya, tapi menambah anggaran untuk PT dan riset serta menciptakan kultur birokrasi yang mendukung interelasi antara PT, Ristek, dan industri.

Berdasarkan pengalaman pemisahan kelembagaan antara pendidikan dengan kebudayaan serta pembentukan beberapa kementrian baru namun tidak disertai dengan pendanaan yang cukup, jelas sekali bahwa pembentukan kementrian baru tidak selalu mampu memenuhi keinginan dari para pengusulnya, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu sebelum terlanjur, gagasan pembentukan Kementrian Kebudayaan serta penggabungan PT dengan Ristek pun perlu hati-hati. Jangan sampai kelembagaan masing-masing sektor sudah berantakan dan kehilangan ruhnya, tapi kementrian baru itu pun tidak mampu menjawab persoalan, sebaliknya justru  melahirkan persoalan yang lebih kompleks.