MENATA KEMBALI RELASI PUSAT-DAERAH

Oleh: Darmaningtyas, Pengamat Pendidikan dari Tamansiswa
Dimuat di Koran Tempo, Sabtu, 2 Agustus 2014

Terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jussuf Kalla (JK) sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden 204-2019 akan membawa implikasi politik yang luas, termasuk menyangkut relasi antara Pusat-Daerah dalam bidang pendidikan. Hal itu mengingat visi-misi Jokowi-JK hanya mungkin dapat diimplementasikan bila didukung oleh penataan kelembagaan di Pusat maupun Daerah.

Pertama, visi misi Jokowi-JK akan mengembangkan keragaman, bukan penyeragaman. Konsekuensi dari visi tersebut adalah munculnya keragaman. Manajemen keragaman akan berbeda dengan penyeragaman. Penyeragaman berarti sentralisasi, sedangkan keragaman berarti desentralisasi. Daerah, khususnya pada level propinsi –Jokowi akan menata kembali otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada gubernur—perlu diberi peran lebih besar untuk mengembangkan sistem pendidikan di wilayahnya, termasuk melakukan evaluasi pendidikan, sehingga tidak diperlukan lagi model evaluasi secara nasional seperti Ujian Nasional (UN). UN hanya diperlukan untuk pemetaan kualitas pendidikan nasional yang dapat dilaksanakan 2-3 tahun sekali, tidak tiap tahun. UN untuk SMK tidak diperlukan mengingat kualitas SMK ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki. Daerah sebaiknya diberi ruang untuk mengembangkan pendidikan dasar hingga menengah sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Kedua, visi kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional itu amat diperlukan mengingat Indonesia sangat luas dan memiliki potensi yang beragam. Kurikulum 1984 dan 1994 memberikan porsi 20% untuk muatan lokal, tapi Kurikulum 2013 justru menghilangkannya. Oleh karena itu, mumpung belum dapat diimplementasikan karena banyak kendala, konsep Kurikulum 2013 ini perlu dibenahi sesuai dengan visi-visi Presiden terpilih Jokowi. Implikasinya adalah kelembagaan tingkat dinas pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu diperkuat agar mampu mengembangkan kurikulum daerah secara baik.  Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) tidak hanya dikembangkan di Pusat, tapi juga di daerah agar pendidikan dapat menunjang pengembangan industri penerbitan di daerah.

Kurikulum Nasional itu cukup mata pelajaran: Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, dan Sejarah Nasional. Selebihnya menjadi domain daerah, sehingga mata pelajaran geografi pun menjadi membumi karena yang dibicarakan adalah potensi daerahnya. Apalagi mata pelajaran kesenian dan olah raga, semestiya menunjang pengembangan seni dan olah raga di daerah. Dalam Kurikulum 2013 semua mata pelajaran disiapkan oleh Pusat sehingga Daerah tidak memiliki ruang sedikitpun.  Oleh karena itu, konsep Kurikulum 2013 ini pun perlu direvisi total.

Ketiga, soal distribusi tenaga guru, ini justru kebalikkan dari yang seharusnya, yaitu guru menjadi domain Pemda. Tapi mengingat sampai sekarang ketimpangan distribusi guru, terlebih di daerah-daerah di kepulauan masih terjadi, maka Jokowi memandang perlu melakukan pemerataan distribusi disertai dengan pemberian tunjangan yang memadai dan dukungan fasilitas asuransi yang memadai. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 18 ayat (3) sudah mengatur masalah tersebut, yaitu guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Namun karena UU itu tidak dijalankan, maka tidak ada salahnya bil masalah distribusi guru diambil alih oleh Pusat demi terwujudnya kesejahteraan warga. Yang diperlukan adalah koordinasi dengan Pemda sebagai pemilik wilayah untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang mengalami kekurangan guru dan sekolah-sekolah yang kelebihan guru; serta memberikan peran lebih besar kepada daerah untuk mengembangkan model pendidikan yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-bhineka-an yang Tungkal Ika.

Jokowi juga berkomitmen untuk melakukan rekrutitmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas secara merata; akan memberikan jaminan hidup kepada para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai; pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, dan fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir; serta mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area dan tingkat pelayanan pendidikan rendah atau buruk. Salah satunya penyediaan atau pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan.

Visi misi itu akan berimplikasi pada relasi Pusat dan Daerah mengingat sejak keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (direvisi menjadi UU No. 32/2004), pendidikan merupakan salah satu sektor yang diotonomikan, wewenang pusat hanya pada kurikulum dan evaluasi hasil belajar saja. Persoalan guru, fasilitas pendidikan, dan pembiayaan pendidikan menjadi domain Pemda. Namun dalam prakteknya, dominasi Pemerintah Pusat masih kuat karena selain dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, kurikulum dan evaluasi yang tersentralistik juga membuat daerah tunduk seratus persen pada kemauan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Jokowi tampaknya ingin memberikan peran kepada daerah agar karakter daerah itu terlihat dalam sistem pendidikan nasional kita.

Hal yang sama terjadi pada pemerataan fasilitas pendidikan, ini seharusnya menjadi domain Pemda, tapi karena berbagai alasan Pemda tidak berbuat maksimal, tidak ada salahnya bila Pemerintah Pusat mengambil alih untuk mewujudkannya. Konsekuensinya, perlu ada penataan kembali mengenai batas-batas kewenangan antara Pusat dan Daerah, sehingga sangat mungkin UU No. 32/2004 pun perlu direvisi. Pendidikan bukan termasuk yang diotonomikan, tapi daerah tetap diberi keleluasaan untuk mengembangkan pendidikan sesuai karakter wilayahnya.