Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2014

Menguji Kelayakan Monorel

Oleh: Darmaningtyas  Penulis adalah Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia  Dimuat di Koran Jakarta, 24 Februari 2014  Pembangunan proyek monorel Jakarta oleh PT Jakarta Monorail (JM) terhenti lagi dengan alasan tidak jelas. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencurigai JM tidak memiliki dana. Tetapi, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menyatakan masih ada tiga syarat yang belum dipenuhi JM, dan sekarang sedang dalam proses pemenuhan persyaratan tersebut. 

KURIKULUM (2013) BERMASALAH

OLEH: DARMANINGTYAS Dimuat di Koran Tempo, Tanggal 21 Februari 2014 Ketua DPR Marzuki Alie dalam Konvensi Pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta (18/2 2014) melontarkan kritik tajam terhadap penerapan kurikulum baru yang dikenal dengan sebutan Kurilum 2013. Menurutnya, Kurikulum 2013 akan menjadi warisan yang buruk bagi Kaninet Indonesia Bersatu II. Penerapan Kurikulum 2013 yang dipaksakan di akhir kabinet, justru akan menyisakan masalah bahkan hujatan pemerintah. Hal itu karena Kurikulum 2013 dicanangkan tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014  pemerintahan Kaninet Indonesia Bersatu II selesai. “Saya khawatir 2014 belum final malah menimbulkan masalah. Mestinya Kemendikbud merevisi kurikulum terdahulu saja. Misalnya, materi yang kurang pendidikan karakter, tinggal tambahkan saja. Tidak perlu bikin kurikulum baru”, kata Marzuki.

REGULATOR DAN OPERATOR TRANSJAKARTA BUSWAY

Oleh : Darmaningtyas Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 18 Februari 2014 Transjakarta Busway merupakan satu-satunya moda transportasi massal yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta pada saat ini. Oleh karena itu, Transjakarta Busway perlu mendapat perhatian serius agar memberikan pelayanan yang prima. Salah satu upaya untuk mendorong terjadinya percepatan perbaikan pelayanan itu adalah dengan mengubah bentuk kelembagaan dari unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) alias PT (Perseroan Terbatas) Transjakarta, yang diharapkan lebih independen dalam mengambil keputusan dan leluasa dalam mengembangkan bisnis.