GURU ASING

OLEH: DARMANINGTYAS

AKTIVIS PENDIDIKAN DI TAMANSISWA

Keberadaan guru agama asing tiba-tiba menjadi polemik terkait dengan sikap Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang melarang orang asing untuk menjadi guru agama di Indonesia. Kementrian Tenaga Kerja pun tengah merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertran) Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. Namun, upaya merevisi Kepmenakertran tersebut memperoleh tentangan dari Kementrian Agama (Kemenag). Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Kemenag termasuk yang paling terdampak oleh revisi tersebut, mengingat ada banyak tenaga asing dari luar untuk mengajar teologi dan guru agama. Kammarudin justru mengkhawatirkan menurunnya kuaitas pengajar agama dari Indonesia sendiri dengan adanya pelarangan tersebut (Republika, 7/1 2015). Menghadapi tentangan tersebut, Menteri Tenga Kerja pun akhirnya menunda implementasi larangan bangsa asing menjadi guru agama.

Ada 19 jabatan yang tertutup bagi tenaga kerja asing, seperti disebutkan dalam Lampiran Kepmenakertran Nomor 40 Tahun 2012, antara lain: Direktur personalia, manajer hubungan industrial, manajer personalia, supervisor pengembangan personalia, supervisor perekrutan personalia, supervisor penembatan personalia, Supervisor pembinaan karier, penata usaha personalia, kepala ekskutif kantor, ahli pengembangan personalia dan karier, spesialis personalia, penasehat karir, penasehat tenaga kerja, pembimbing dan konseling jabatan, perantara tenaga, pengadministrasi pelatihan pegawai, pewawancara pegawai,  analisis jabatan, dan penyelenggara kerja keselamatan pegawai.

            Profesi guru, termasuk guru agama, tidak termasuk jabatan yang dilarang, sehingga Kemenag pun dapat memperkerjakan dosen teologi maupun guru agama dari luar. Boleh jadi, revisi Kepmenakertran tersebut akan memasukkan jabatan guru agama sebagai jabatan yang terlarang bagi tenaga asing.

Larangan Wajar dan Rasional

Sesungguhnya, bila kita memperhatikan fungsi pendidikan agama, yang tidak sekadar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan saja, melainkan juga membentuk karakter bangsa agar menjadi orang yang religius sekaligus memiliki wawasan kebangsaan dan budaya yang kuat, maka sikap Menteri Hanif Dhakiri melarang TKA menjadi guru agama adalah sikap yang wajar, bukan berlebihan, dan juga bukan cermin sikap yang paranoid; melainkan sikap yang selayaknya harus dilakukan. Dengan kata lain, larangan TKA menjadi guru agama (agama apapun) adalah larangan yang wajar dan rasional. Hal itu mengingat pembentukan karakter bangsa tidak hanya mendasarkan pada pemahaman agama secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual. Secara tekstual, pemahaman guru agama TKA bisa lebih unggul, tapi secara kontekstual belum tentu mereka paham, mengingat mereka tidak mengenal budaya dan adat istiadat kita. Pemahaman agama secara kontekstual itu amat diperlukan mengingat Indonesia bukan Negara agama, melainkan Negara yang plural, memiliki enam agama resmi dan sejumlah aliran kepercayaan yang masih tetap hidup dan patut dihormati.

Pengajaran agama secara kontekstual itu telah dicontohkan oleh para wali pada saat menyebarkan ajaran Islam di Indonesia masa lalu dengan memanfaatkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, sehingga akhirnya Islam diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia tanpa melalui pertumpahan darah.  Para wali menyadari bahwa syiar agama Islam jauh akan lebih mudah diterima melalui pertunjukan seni budaya, daripada sekadar melalui ceramah. Dan hipotesis para wali itu terbukti di masyarakat. Para agama perlu mengikuti jejak para wali tersebut, yaitu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat tanpa mengalami benturan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Di sinilah pentingnya pemahaman aspek sosial dan budaya yang perlu dimiliki oleh para guru agama. Dan kemampuan tersebut dimiliki oleh para guru agama lokal (agama apapun) karena mereka lahir dan besar dalam budaya Indonesia. Sedangkan guru agama dari asing, boleh jadi pemahaman tekstualnya bagus, tapi belum tentu mereka memahami secara kontekstual. Berdasarkan pemahaman seperti inilah maka alasan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang melarang orang asing (manapun) menjadi guru agama (apapun) di Indoonesia itu rasional dan layak didukung.

Penulis justru mempersoalkan penyusunan Lampiran Kepmenakertran tersebut yang tidak memasukkan jabatan guru tertentu sebagai jabatan yang terlarang bagi TKA. Menurut penulis, bukan hanya guru agama saja yang tertutup bagi TKA, tapi guru Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Seni, Sosiologi, Antropologi, Biologi, dan sejenisnya atau yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Guru asing lebih tepat sebagai tenaga pengajar Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, Matematika, Fisika, dan Kimia; karena pelajaran-pelajaran ini lebih mengajarkan pada penalaran dan berfikir rasional. Tapi semua bidang pengajaran yang terkait langsung dengan pembentukan karakter bangsa wajib dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan TKA.

Penulis mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang melarang TKA menjadi guru agama. Penulis justru heran pada pejabat bangsa kita sendiri yang menolak kebijakan Menteri Hanif Dhakiri tersebut. Mengapa kita begitu relanya menyerahkan pendidikan karakter anak-anak kita kepada bangsa asing yang tidak kita kenal? Anak-anak di dalam ruang kelas itu akan dibawa ke mana, amat tergantung pada guru. Oleh karena itulah kebijakan membatasi TKA menjadi guru agama dan sejenisnya itu amat diperlukan, meskipun dampaknya kita akan kehilangan bantuan finansial dari Negara yang TKA-nya menjadi guru agama. Sungguh tragis bila pembentukan karakter bangsa ini kita gadaikan kepada bangsa lain hanya karena ditukar dengan dinar, dolar, atau euro.