Langsung ke konten utama

MENGOMENTARI KABINET BARU JOKOWI

DARMANINGTYAS
AKTIVIS PENDIDIKAN DARI TAMANSISWA
26 Oktober 2014

Sesungguhnya saya tidak gembira dengan pengumuman kabinet baru untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, baik menyangkut masalah kelembagaannya maupun orang yang menduduki posisi tersebut. 

Pertama, masalah kelembagaan yang terpisah jelas akan menimbulkan persoalan koordinasi yang tidak ringan terutama menyangkut soal penyediaan tenaga guru. LPTK sebagai pendidikan tinggi berada di bawah naungan Kementerian PT dan Ristek, sedangkan yang membutuhkan guru itu Kementrian Dikdasmen dan Kebudayaan. Peristiwa tahun 1959-1962 bisa terulang, yaitu ada PTG (Pendidikan Tenaga Guru) di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dan ada FKIP di bawah PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan). Jadi secara kelembagaan bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah ruwet.

Kedua, masalah orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan di kedua kementrian tersebut juga bukan orang yang tepat. Sejauh ini saya belum melihat sikap tegas Anies Baswedan terhadap isu-isu krusial dalam pendidikan, seperti misalnya masalah UN (Ujian Nasional) sebagai penentu kelulusan dan menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru, RSBI (sebelum dibubarkan dulu), Kurikulum 2013, kecilnya anggaran pendidikan, dan sebagainya. Banyak yang khawatir, karena kedekatan dia dengan Wapres Jusuf Kalla yang dikenal pendukung berat UN, maka Anies pun tidak akan berani melaukan moratorium UN dari perannya sebagai penentu kelulusan menjadi sarana pemetaan kualitas saja, seperti yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi. 

Sedangkan Menteri PT dan Riset selama ini belum diketahui rekam jejaknya, kecuali sebagai rektor Undip yang baru. Sangat mungkin dia terpilih sebagai pengganti posisi menteri dari salah satu partai pendukung lantaran calon pertamanya mungkin tidak lolos dari KPK sementara jatah parpol tidak mau dikurangi. Oleh karena itu, jangan terlalu berharap pula dengan pemisahan Dikdasmen dengan PT ini. Saya khawatir proses pendidikan di PT akan menjadi makin pragmatis karena tidak berbudaya lagi, budaya lepas dari PT.


Komentar

  1. Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk Drs Tauhid SH Msi No Hp 0853-1144-2258. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wr ..

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BIODATA DARMANINGTYAS

BIODATA DARMANINGTYAS, menggeluti pendidikan sejak mulai menjadi mahasiswa baru di UGM, Agustus 1982 dengan menjadi guru di SMP Binamuda dan SMA Muhammadiyah Panggang, Gunungkidul, DIY. Pendidikan formalnya cukup Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selebihnya otodidak. Gelar “Profesor Doktor” diperoleh dari undangan, sertifikat, piagam, spanduk, dan sejenisnya; sebagai bentuk pengakuan nyata dari masyarakat.

MENYELAMATKAN ANGKUTAN UMUM KITA

Oleh : DARMANINGTYAS Media Maret 2017 muncul aksi demontrasi dari sopir angkot dan tasi legal di beberapa kota di Indonesia, seperti Medan, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, dan Malang yang menolak kehadiran taxi illegal atau yang dikenal dengan sebutan taxi online maupun ojek online. Mereka beranggapan bahwa kedua jenis moda tersebut merupakan biang kerok sepinya penumpang. Setahun silam, muncul aksi besar yang dilakukan oleh awak taxi resmi di Jakarta juga menolak kehadiran taxi illegal karena dinilai telah menghancurkan bisnis taxi resmi. Penulis pakai istilah taxi resmi (legal) versus illegal karena itulah yang tepat. Taxi legal itu bergerak berdasarkan aturan-aturan yang amat ketat, sedangkan taxi illegal tanpa aturan sama sekali. Dikhotomi taxi online versus konvensional terasa kurang tepat mengingat yang disebut konvensional pun telah mempergunakan aplikasi teknologi, seperti yang terlihat di Taxi Expres dan Blue Bird. Hanya saja taxi legal ini tidak bisa pasang tarif renda...

PRIVATISASI PTN YANG MEMBATASI AKSES

Harian Kompas medio Januar-Maret 2024 banyak menurunkan liputan maupun opini terkait akses pendidikan tinggi (PT) yang masih menjadi problem hingga sekarang, sehingga angka partisipasi pendidikan tinggi kita masih di bawah 40%. Salah satu penyebab utamanya adalah biaya PT secara keseluruhan yang dinilai mahal, baik di perguruan tinggi negeri (PTN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Adanya kendala biaya tersebut memunculkan wacana pemberian pinjaman pendidikan bagi mahasiswa (Kompas, 30/3. hal.10). Biaya kuliah itu terbagi dua, yaitu biaya yang dibayarkan ke PT, baik biaya investasi maupun operasional atau dikenal dengan uang kuliah; serta biaya personal, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa sehari-hari, seperti makan, bayar kos, transportasi, pembelian laptop, paket internet, buku, dll.. Besaran uang kuliah di PTN/PTS reguler sebetulnya masih terjangkau karena per semesternya jauh dibawah uang sekolah di SMA/MA/SMK swasta. Namun y...