Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2014

KEKACAUAN SEKOLAH INTERNASIONAL

OLEH: DARMANINGTYAS KETUA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI KEJUANGAN 45 DEWAN HARIAN NASIONAL (DHN) 45 Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan April 2014 Keberadaan sekolah-sekolah internasional tiba-tiba digugat dengan munculnya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta Internasional School (JIS). Saya merasa lebih pas menggunakan istilah kejahatan, bukan sekedar pelecehan seks karena kalau pelecehan itu sebatas ungkapan verbal dan/atau sentuhan fisik yang menimbulkan rasa jijik kepada korban, sementara yang terjadi pada anak-anak JIS itu bukan sekedar ungkapan verbal/sentuhan fisik, melainkan sudah sampai menyakiti dan menimbulkan trauma pada korban.

MENJADIKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Oleh: Darmaningtyas Ketua Departemen Pendidikan dan pebudayaan Nilai-nilai Kejuangan 45  Dewan Harian Nasional (DHN) 45, Jakarta Dimuat di Harian Sinar Harapan tanggal 23 April 2014 Kasus tindak kejahatan seksual yang menimpa anak-anak TK JIS (Jakarta International School) mengagetkan dan sekaligus menggegerkan dunia pendidikan negeri kita, karena hal itu terjadi di sekolah yang memiliki label internasional. Masyarakat selalu membayangkan segala sesuatu yang berlabel “internasional” itu serba sempurna, termasuk perlindungan terhadap anak-anaknya akan lebih terjaga. Namun ternyata penggambaran yang serba ideal itu hancur dengan adanya kasus yang mencuat ke publik tersebut. 

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DARI MASA KE MASA (Bagian I)

OLEH: DARMANINGTYAS  PENULIS ADALAH KETUA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI KEJUANGAN 45, DEWAN HARIAN NASIONAL 45, JAKARTA Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Senin 7 April 2014 Pendidikan nasional kembali disorot ketika Direktur Program, Abdullah Darras mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maarif Institute pada tahun 2011 lalu. Salah satu hasil penelitian tersebut sebanyak 60% lebih murid SMP dan SMA Negeri di Jabodetabek tidak percaya lagi terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka pun menolak ikut upacara bendera.