DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

Oleh : DARMANINGTYAS Masuknya Perguruan Tinggi Asing (PTA) ke Indonesia merupakan keniscayaan yang sulit ditolak karena itu bagian dari sejarah panjang liberalisasi pendidikan (tinggi), terutama paska reformasi politik 1998. Pada masa Orde Baru (Orba) keinginan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Orgaisation for Economic Co-operation Development) untuk membuka bisnis jasa pendidikan di Indonesia mengalami hambatan regulasi. Tapi paska reformasi politik (22 Mei 1998), regulasi sektor pendidikan mengalami perubahan, makin liberalistik dan kapitalistik. 

Darmaningtyas Sejak 12 Maret 2018 sampai selesainya pembangunan tol layang (elevated toll road) Jakarta – Cikampek, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melaksanakan kebijakan pengaturan nomor plat mobil ganjil dan genap bagi kendaraan yang akan ke Jakarta melalui pintu masuk tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur guna memperlancar arus lalu lintas.

Ambrolnya begesting tol Bekasi – Kampung Melayu (Becakayu) mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan moratorium pembangunan konstruksi insfrastruktur elevated (layang) guna mengevaluasi proses pembangunan konstruksi infrastruktur tersebut. Evaluasi ini amat diperlukan mengingat selama dua tahun terakhir tidak kurang dari 14 kasus kecelakaan dalam proses pembangunan infrastruktur layang.

Tidak terintegrasinya sistem transportasi publik memunculkan banyak persoalan. Mulai dari macet hingga waktu terbuang dalam pergerakan warga. Dampaknya, memicu kepemilikan kendaraan pribadi. Tak peduli seberapa lebar ukuran jalan masuk ke lokasi tempat tinggal, hingga ihwal kepemilikan garasi.

Oleh : Darmaningtyas Setelah pembangunan light rail transit (LRT) atau kereta api ringan di Palembang dan Jakarta-Bogor–Depok-Bekasi (Jabodebek) berlangsung dengan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini banyak kota mengusulkan pembangunan prasarana transportasi umum sejenis seperti di Bandung, Yogyakarta, Medan, Makasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan lainnya. DKI Jakarta telah membangun LRT sendiri.

Oleh: Darmaningtyas  Izinkanlah saya menuliskan masalah becak dari perspektif transportasi, bukan dari dimensi politis, terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin mengizinkan becak beroperasi kembali di Jakarta. Pernyataan ini penting agar bahasan mengenai gagasan mengembalikan becak di Jakarta betul-betul dari perspektif transportasi, tidak politis.

Oleh : DARMANINGTYAS Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Putusan No. 57 P/HUM/2017  yang membatalkan Pasal 3 Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Putusan ini telah menimbulkan kehebohan pada dunia transportasi di Jakarta, karena selama tiga tahun lebih masa pelarangan sepeda motor melintas di Jl. MH Thamrin - Medan Merdeka Barat (MMB) tidak ada masalah, tiba-tiba larangan itu dibatalkan oleh MA. Padahal, Putusan MA itu sifatnya final dan mengikat sehingga mau tidak mau harus dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sisi lain, sepeda motor selalu menimbulkan keruwetan tersendiri dalam system transportasi di perkotaan.