DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

Oleh: Darmaningtyas Ketua INSTRAN, LSM Transportasi Jakarta, 17 Desember 2015 Sebetulnya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan hanya menjalankan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) saja pada saat mengeluarkan aturan mengenai pelarangan operasional angkutan berbasis aplikasi yang tidak memiliki izin sebagai pengelola angkutan umum. Jadi tidak ada yang salah dengan pelarangan tersebut dilihat dari tugas pokok, dan wewenang Kementrian Perhubungan.

OLEH: DARMANINGTYAS AKTIVIS PENDIDIKAN DI TAMANSISWA Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan  25 November 2015 Peringatan Hari Guru di Indonesia dilaksanakan setiap tanggal 25 November. Tanggal ini sebetulnya merupakan tanggal kelahiran organisasi guru yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada tingkat internasional, Hari Guru sebetulnya diperingati pada tanggal 5 Oktober. Hanya saja, karena di Indonesia tanggal 5 Oktober itu merupakan Hari ABRI (TNI) yang pada saat masa Orde Baru diperingati cukup meriah, maka secara politis, memperingati Hari Guru pada 5 Oktober sangat tidak strategis karena akan tenggelam dengan kemeriahan Hari ABRI/TNI.

OLEH: DARMANINGTYAS Dimuat di Bisnis Indonesia Rabu, tanggal 2 September 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan indikasi penolakan terhadap usulan Jepang dan Cina untuk membangun Kereta Api Cepat (High Speed Train/HST) Jakarta – Bandung. Penulis sebut indikasi karena bukan pernyataan tegas penolakan, tapi menolak bila membebani APBN. Jika hal itu dilakukan B to B tidak dipersilahkan. Kecuali itu, Presiden mengusulkan perlu perbaikan proposal, tapi bukan untuk membangun HST, melainkan KA dengan kecepatan 200 km/jam (KA Sedan). Pertanyaan berikutnya adalah apakah KA sedang Jakarta – Bandung diperlukan, mengingat sudah memiliki jaringan rel Kereta Api (KA)?

OLEH: DARMANINGTYAS Ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi), NGO Transportasi di Jakarta Dimuat di Majalah Sindo Weekly No. 18 Tahun IV, Edisi 2 - 8 Juli 2015 Ojek, Go-Jek, dan Grabbika merupakan isu yang tiba-tiba hangat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pertengahan Juni lalu melontarkan idenya agar ojek-ojek itu lebih baik bergabung dengan Go-Jek sehingga mereka memiliki kesempatan bertemu keluarga lebih lama karena tidak harus mangkal di tempat-tempat tertentu sepanjang hari untuk mendapatkan penumpang, tapi bisa menununggu penumpang di rumah sambil bercengkerama bersama keluarga.

Oleh: Darmaningtyas Ketua  INSTRAN (LSM Transportasi) di Jakarta Dimuat di Bisnis Indonesia, Senin 27 Juli 2015 Wacana tentang rencana pembangunan kereta api cepat (KA) Jakarta – Bandung kembali mengemuka. Wacana ini pernah muncul pada awal 2014, saat masih masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).  Pada saat itu Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Indonesia sangat membutuhkan KA Super Cepat Jakarta – Surabaya untuk menghubungkan kedua kota tersebut. Rute Jakarta – Surabaya itu pula yang diusulkan oleh pihak Jepang. Namun menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat itu, pemerintah bisa mendesain kereta tersebut melewati Bandung. Pada saat itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwi Atmoko menyatakan bahwa studi kelayakan sudah dilakukan bekerjasama dengan Jepang.

OLEH: DARMANINGTYAS Pengurus DHN (Dewan Harian Nasional) 45  Dimuat di Koran Tempo Senin, 27 Juli 2015 Paska reformasi politik (1998) wacana pendidikan multikutural sempat mengemuka, sebagai counter terhadap kebijakan pendidikan masa Orde Baru yang Jawa centris dan kurang memberikan ruang bagi berkembangnya potensi lokal. Melalui pendidikan multikultural diharapkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu agama, etnis, suku, dan bahasa ibu bukan menjadi pemicu konflik, tapi diterima sebagai realitas hidup. Namun apa yang diharapkan bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Hal itu tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang paska reformasi yang melahirkan multi partai dengan asas yang beragam.

Oleh: Darmaningtyas Penulis adalah Ketua Instran (LSM Transportasi) di Jakarta Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Kamis 23 Juli 2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada saat mengunjungi Stasiun Kereta Api Kampung Bandan (10 Juni 2015) mengemukakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan lahan milik PT KAI untuk membangun rumah susun sewa (Rusunawa ) di Stasiun Manggarai dan Stasiun Kampung Bandan dengan model kerja sama. Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusunnya, kelak rusun tersebut akan menjadi aset milik PT KAI. Gubernur Ahok mengaku terinspirasi dari India, yang membangun Rusunawa di pinggir rel KA sehingga orang-orang itu tinggal di dekat stasiun agar dapat menghemat biaya hidupnya.