MAHALNYA KULIAH DI FAKULTAS KEDOKTERAN

DARMANINGTYAS

Di media sosial, nitizen sedang ramai membicarakan pernyataan Rektor Universitas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Ir. Muh Basir Cyio SE, MS tentang mahalnya biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) Untad, terkait dengan ketidak-mampuan calon mahasiswi (Suharsi) membayar bea masuk ke FK Untad. Menurut Basir Cyio, seperti dikutip oleh KabarSelebes.com, mahalnya biaya masuk kuliah di FK Untad Palu memang sudah menjadi ketentuan. “Kalau tahu masuk kedokteran mahal,, kenapa masuk jurusan kedokteran?  Kan banyak jurusan lain yang UKT-nya hanya satu jutaan lebih saja,” ungkap Basir Cyio kepada KabarSelebes.com, seperti dituliskan oleh Tri Novian Wulrianto (17/6/2016).

Basir Cyio mengungkapkan, pihaknya sudah membuka sebebas-bebasnya kepada calon mahasiswa untuk memilih fakultas yang mereka inginkan di Untad, termasuk jalur masuknya, bisa melalui SNMPTN maupun Bidikmisi. Calon mahasiswa yang tidak mampu semestinya melalui jalur Bidikmisi, bukan melalui SNMPTN. Jalur SNMPTN bukan jalur orang miskin.

Menurut Basir Cyio, mahalnya kuliah di kedokteran itu karena dari buku hingga uang praktek semua mahal. Jika pembiayaan seperti itu ditanggung negara, pastilah tidak mampu. Sehingga sekali lagi, Basir Cyio menegaskan jika pembayaran yang dimaksud tidak dibayar sampai batas waktu yang ditentukan, calon mahasiswi tersebut tidak usah kuliah atau memilih untuk masuk jurusan lain.

Secara teknis apa yang dikatakan oleh Basir Cyio benar, mereka yang tidak mampu tapi pintar dapat masuk melalui jalur Bidikmisi. Tapi Basir lupa bahwa kuota Beasiswa Bidikmisi untuk setiap PTN turun karena adanya penambahan PTN baru sehingga kuota yang ada terbagi ke semua PTN. Penurunan kuota itu juga terjadi di Untad. Dengan demikian, persaiangan pada jalur Bidikmisi tahun ini jauh lebih ketat daripada jalur SNMPTN.  Kecuali itu, yang paling mendasar dan perlu digugat adalah soal kastanisasi masuk ke PTN, yang pada akhirnya mempersempit ruang bagi golongan miskin. Orang miskin hanya punya satu jalur, yaitu Bidikmisi, sedangkan golongan kaya memiliki tiga jalur, yaitu undangan, seleksi bersama, dan seleksi mandiri.

Kastanisasi penerimaan mahasiswa baru ini sumbernya adalah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 73 ayat (1) “Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Tapi ayat (3) menyatakan “Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi” dan ayat (5) “Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial”.

Berdasarkan pasal 73 ayat (3) dan ayat (5) di atas, Rektor PTN mana pun tidak boleh menolak calon mahasiswa yang sudah lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penolakan Rektor Untad Basir Cyio terhadap calon mahasiswi Suharsi yang sudah lolos seleksi melalui jalur SNMPTN untuk masuk ke FK Untad jelas pelanggaran terhadap Pasal 75 ayat (3) dan (5) di atas, bisa digugat melalui jalur hukum. Bahwa biaya kuliah di FK amat mahal, itu persoalan lain, tapi adalah hak Suharsi untuk diterima di FK Untad.

Buat Yang Termurah

Kasus yang dialami oleh Suharsi tidak sendirian. Banyak kaum miskin terpaksa harus mengubur impiannya masuk ke FK lantaran biaya kuliahnya mahal, terutama sejak PTN berubah menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) pada awal 2000. Bandingkan misalnya kuliah di FK UGM (1982( yang biaya masuk pertama hanya Rp. 36.000,- dan itu pun telah memperoleh jaket, topi, kartu mahasiswa, serta kartu perpustakaan; sedangkan biaya per semesternya hanya Rp. 30.000,- (1$ US = Rp.900 dan harga beras Rp. 250/kg). Jadi masuk ke FK UGM 1982 itu ekuivalen dengan 144 kg beras, sedangkan SPP-nya ekuivalen dengan 120 kg beras. Dengan biaya kuliah yang murah, anak-anak guru SD, petani, dan pedagang kecil pun bisa kuliah di FK. Kata kuncinya saat itu adalah lolos seleksi, dan lolos seleksi itu terkait dengan tingkat intelegensi (kecerdasan) si calon, bukan soal kemampuan membayar.

Namun paska reformasi dan kemudian PTN berubah menjadi PT BHMN, biaya masuk di FK semua PTN melonjak mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai satu miliar rupiah, sedangkan uang kuliahnya mencapai belasan hingga puluhan juta per semester. Sejak itu, FK di PTN hanya dapat dimasuki oleh golongan berduit saja, golongan miskin meskipun pintar belum tentu bisa kuliah di FK PTN.  FK di semua PTN menjadi fakultas termahal, sehingga profil mahasiswa FK pun berubah, yaitu dari yang beragam latar belakang sosial dan ekonomi, menjadi satu jenis, yaitu berasal dari orang kaya saja. Hal itu berbeda dengan profil mahasiswa FK 20 tahun sebelumya. Perubahan profil mahasiswa Kedokteran itu dengan sendirinya diikuti dengan perubahan orientasi mereka, dari kerja kemanusiaan, ke pengembalian modal; akhirnya orang sakit menjadi komoditas. 

Paska dibatalkannya UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) posisi PT BHMN sempat goyah. Namun dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, posisi PT BHMN tegak kembali dengan baju baru, yaitu PT BH (Perguruan Tinggi Badan Hukum). PT BH ini substansinya sama dengan PT BHMN, yang memiliki otonomi untuk menggali dana dari mahasiswa dan menentukan fakultas apa saja bisa dimahalkan biaya masuk dan kuliah per semesternya, dan masih tetap Kedokteran sebagai fakultas termahal hingga sekarang.

Mahalnya biaya kuliah di FK akan berdampak pada mahalnya biaya kesehatan, makin sulitnya mendapatkan dokter yang bersedia bekerja secara kerelawanan, serta berpotensi terjadi malpraktek yang amat tinggi, lantaran dokter salah mendiagnosa penyakit. Oleh karena itu perlu pemecahan secara struktural. Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan terobosan untuk membuat kuliah di FK menjadi yang termurah. Bahwa unit cost kuliah di FK itu amat mahal, tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi kemahalannya itu ditanggung negara, seperti yang terjadi di Kuba, India, Iran, dan negara-negara lainnya.

India memberikan pelajaran pada kita karena kuliah Kedokteran di India saat ini kalau dirupiahkan hanya Rp. 2 juta/tahun dengan bayar asrama hanya Rp.9.000,- per bulan. Hal serupa juga terjadi di Iran. Ada dua fakultas termurah di Iran, yaitu Kedokteran dan Sastra Persia. Kedokteran menjadi fakultas termurah karena menyiapkan orang bekerja untuk kemanusiaan, sedangkan Sastra Persia sebagai penjaga peradaban. Kalau India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dan sumber daya alamnya sedikit, tapi mampu membuat kuliah di FK murah, mengapa kita tidak bisa? 

Guna mewujudkan biaya kuliah di Kedokteran menjadi termurah itu, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementrian Kesehatan perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya. Misalnya, subsidi untuk kesehatan sebagian dialihkan untuk membiayai pendidikan kedokteran, tapi dengan catatan tarif dokter dikendalikan, sehingga pengurangan subsidi tidak membuat masyarakat jadi korban, karena biaya kesehatan jadi murah. Kendali Pemerintah terbatas pada FK di PTN, oleh karena itu, jumlah FK harus dibatasi agar subsidi untuk FK terfokus, tidak menyebar ke mana-mana. Pemerintah sendiri perlu mempunyai komitmen politik yang tinggi untuk membuat FK murah demi menekan biaya kesehatan yang tinggi.