DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

OLEH: DARMANINGTYAS, KETUA BIDANG ADVOKASI MTI (MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA) Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 20 November 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang operasional kendaraan roda dua bermotor atau motor di kawasan MH. Thamrin, dari HI – depan Istana Merdeka mulai 1 Desember 2014 nanti. Sudah tentu rencana ini mengundang pro dan kontra, antara yang setuju dan menolak. Bagi pengguna mobil pribadi dan pejalan kaki, mereka menyambut gembira rencana tersebut karena selama ini motor dirasakan amat mengganggu perjalanan mereka. Perlikaku pengendara motor yang zigzag menyulitkan para pengendara mobil, mereka selalu was-was menabrak motor dan kemudian dipersalahkan sendiri. Demikian pula para pejalan kaki, yang selama ini mereka merasa hak trotoarnya sering diambil oleh motor untuk lewat maupun parkir, merasa gembira dengan pelarangan ini.

OLEH: DARMANINGTYAS, KETUA BIDANG ADVOKASI MTI (MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA) Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 3 November 2014 Kita sambut gembira atas pengumuman susunan kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang diberi nama Kabinet Kerja. Selamat pula kepada Dirut PT KAI Ignatius Jonan yang diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Tulisan ini ingin memberikan masukan mengenai isu-isu pembangunan transportasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam lima tahun ke depan dan terselesaikan secara baik.

DARMANINGTYAS, AKTIVIS PENDIDIKAN DI TAMANSISWA Dimuat di Koran Tempo, Tanggal 12 November 2014 Salah satu persoalan besar dalam pendidikan nasional adalah pemerataan dan keadilan akses maupun kualitas pendidikan, antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali,terutama Indonesia bagian timur. Jawa-Bali dengan segala fasilitas pendukungnya relatif tidak mengalami masalah akses pendidikan dasar. Jika ada daerah yang masih mengalami masalah akses, itu saking kebangetan pemimpin daerahnya. Demikian pula soal  kualitas pendidikan, hampir semua sekolah dan kampus terbaik menumpuk di Jawa. Tapi di Indonesia bagian timur, persoalan akses pun masih bermasalah. Geografi tempat tinggal mereka yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tidak ditopang dengan infrastruktur transportasi yang memadai, menjadi salah satu hambatan utamanya, terutama untuk tingkat SMP sampai pendidikan tinggi (PT). Untuk tingkat SD tidak menjadi masalah karena setiap pulau ada SD. Apalagi soal kualitas pendidikan, sampai ...