DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

Oleh Darmaningtyas             Saya ingin memulai tulisan ini dengan bercerita dari apa yang saya lihat belum lama ini pada saat saya diminta untuk mengisi acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum UGM (FH UGM) tanggal 20 Agustus 2008 lalu. Pada waktu itu saya bertanya kepada mahasiswa baru –yang katanya jumlahnya sekitar 300-an orang, berapa yang dari Papua, berapa dari NTT, dan berapa yang dari Maluku? Ternyata yang dari Papua hanya satu orang (putri), tapi ketika saya minta tunjuk jari, orangnya bukan berambut keriting, tapi berambut lurus dan berkulit kuning. Itu artinya, mahasiswi itu kelahiran Papua, tapi bukan asli Papua. Sedangkan yang dari NTT (Flores, Kupang, Rote, dsb.) maupun Maluku tidak ada satu pun. 

Oleh : Darmaningtyas             Pendidikan, di mana pun di dunia ini adalah hak yang melekat pada setiap warga (hak asasi manusia). Indonesia, bila berpijak pada Pembukaan UUD 1945 juga menempatkan pendidikan itu sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap warga. Sebab pendidikan adalah sarana untuk pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. 

PERGESERAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UGM [1] Oleh : Darmaningtyas [2] Pengantar Apa persepsi masyarakat terhadap mereka yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di UGM? Jawabannya ada beberapa macam dan tergantung pada periodisasinya, seperti yang dapat digambarkan di bawah ini. Sampai dengan akhir decade 1980-an ketika belum ada program ekstensi, komentar masyarakat terhadap mereka yang diterima di UGM adalah “wah hebat, pintar ya!”.

Diterbitkan Maret 24, 2011    Artikel Pengamat Ditutup Oleh Darmaningtyas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan produk kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai jawaban atas janji kampanye untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, dimulai pada tahun ajaran 2005/2006, sampai sekarang masih terus diliputi persoalan. Pada awal peluncurannya dulu, persoalan yang muncul adalah jumlah dana BOS yang terbatas dan waktu pengucurannya yang terlambat, di samping di daerah-daerah banyak pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan setempat. Mekanisme tersebut kemudian diperbaiki sehingga tidak terlambat.

Diterbitkan September 15, 2011    Artikel Pengamat Ditutup Oleh Darmaningtyas Gonjang-ganjing masalah tata kelola Universitas Indonesia akhirnya sampai ke Senayan juga. Pada 7 September sejumlah dosen, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, dan alumni UI melakukan dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mengenai persoalan tata kelola di UI yang dirasakan tidak transparan serta tidak akuntabel.

BIODATA DARMANINGTYAS, menggeluti pendidikan sejak mulai menjadi mahasiswa baru di UGM, Agustus 1982 dengan menjadi guru di SMP Binamuda dan SMA Muhammadiyah Panggang, Gunungkidul, DIY. Pendidikan formalnya cukup Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selebihnya otodidak. Gelar “Profesor Doktor” diperoleh dari undangan, sertifikat, piagam, spanduk, dan sejenisnya; sebagai bentuk pengakuan nyata dari masyarakat.

Korporatisasi Pendidikan dan Kebudayaan Dimuat di Koran Digital, 8 Mei 2012 Darmaningtyas, Penulis Buku "Manipulasi Kebijakan Pendidikan" Sertifikasi sebagai tanda standardisasi produk itu diperlukan untuk sebuah proses produksi (manufaktur), tapi tidak tepat untuk diterapkan dalam pendidikan dan kebudayaan; mengingat input maupun orientasi input-nya amat beragam. Korporasi dalam pengertian yang sederhana adalah perusahaan besar yang dipisahkan antara manajemen dan kepemilikan sahamnya.