Langsung ke konten utama

Postingan

Menimbang Infrastruktur Yang Berkeselamatan

Ambrolnya begesting tol Bekasi – Kampung Melayu (Becakayu) mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan moratorium pembangunan konstruksi insfrastruktur elevated (layang) guna mengevaluasi proses pembangunan konstruksi infrastruktur tersebut. Evaluasi ini amat diperlukan mengingat selama dua tahun terakhir tidak kurang dari 14 kasus kecelakaan dalam proses pembangunan infrastruktur layang.

Saat kendaraan pribadi jadi pilihan solusi

Tidak terintegrasinya sistem transportasi publik memunculkan banyak persoalan. Mulai dari macet hingga waktu terbuang dalam pergerakan warga. Dampaknya, memicu kepemilikan kendaraan pribadi. Tak peduli seberapa lebar ukuran jalan masuk ke lokasi tempat tinggal, hingga ihwal kepemilikan garasi.

Bersama Kita Mabuk LRT

Oleh : Darmaningtyas Setelah pembangunan light rail transit (LRT) atau kereta api ringan di Palembang dan Jakarta-Bogor–Depok-Bekasi (Jabodebek) berlangsung dengan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini banyak kota mengusulkan pembangunan prasarana transportasi umum sejenis seperti di Bandung, Yogyakarta, Medan, Makasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan lainnya. DKI Jakarta telah membangun LRT sendiri.

Gubernur Anies Dan Becak Jakarta

Oleh: Darmaningtyas  Izinkanlah saya menuliskan masalah becak dari perspektif transportasi, bukan dari dimensi politis, terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin mengizinkan becak beroperasi kembali di Jakarta. Pernyataan ini penting agar bahasan mengenai gagasan mengembalikan becak di Jakarta betul-betul dari perspektif transportasi, tidak politis.

SEPADA MOTOR DAN KERUWETAN TRANSPORTASI JAKARTA

Oleh : DARMANINGTYAS Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Putusan No. 57 P/HUM/2017  yang membatalkan Pasal 3 Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Putusan ini telah menimbulkan kehebohan pada dunia transportasi di Jakarta, karena selama tiga tahun lebih masa pelarangan sepeda motor melintas di Jl. MH Thamrin - Medan Merdeka Barat (MMB) tidak ada masalah, tiba-tiba larangan itu dibatalkan oleh MA. Padahal, Putusan MA itu sifatnya final dan mengikat sehingga mau tidak mau harus dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sisi lain, sepeda motor selalu menimbulkan keruwetan tersendiri dalam system transportasi di perkotaan.

BENCANA TOL TRANSJAWA

Oleh : DARMANINGTYAS Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu Presiden RI yang paling sering meresmikan jalan tol. Paling tidak, selama tahun 2017 ini saja ada 11 ruas tol yang diresmikan poleh Presiden Jokowi dengan total panjangnya mencapai 225,15 km; delapan ruas tol baru ada di Jawa, sedangkan tiga ruas tol baru ada di Sumatra. Delapan ruas tol baru di Jawa atau yang lebih tepat disebut Tol Transjawa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi selama 2017 ini antara lain: tol akses ke Tanjung Priok sepanjang 11,4  km, Tol Bangil – Rembang (Pasuruan) sepanjang 8 km, Tol Gempol – Bangil (6,8 km), Tol Kertosono – Mojokerto (40,5 km),  Tol Bawen – Salatiga (17,6 km) Tol Soreang – Pasirkoja (Soroja) di Kabupaten Bandung sepanjang 10,55 km, Tol Bekasi – Kampung Melayu (Tol Becakayu) sepanjang 21,04 km, dan Tol Surabaya – Mojokerto (Sumo) sepanjang 36,27 km. 

MENJAGA KONSISTENSI KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DARMANINGTYAS Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau yang lebih dikenal dengan sebutan Anies-Sandi melontarkan gagasan dan pernyataan yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat, terkait dengan masalah transportasi di Kota Jakarta.