DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

Darmaningtyas, PENGAMAT PENDIDIKAN Dimuat di Koran Tempo, 2 Mei 2011 Gagasan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh untuk mengembalikan kenasionalan pendidikan nasional dengan dimulai melalui upacara bendera pada setiap Senin perlu diapresiasi. Hanya, menurut penulis, masalahnya bukan di sana, melainkan pada formalisasi agama yang terlalu kuat, dimulai dari salam perjumpaan, cara berdoa, dan sejenisnya.

Oleh : Darmaningtyas Ada dua isu di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang perlu direspons. Pertama adalah menurunnya persentase orang miskin di PTN/PT BHMN (tinggal 4,19 persen); sedangkan orang kaya mencapai 32,4 persen. Versi pemerintah, persentase itu naik dibandingkan dengan kondisi pada 2003. Tapi sebetulnya menurun drastis bila dibandingkan dengan kondisi dekade 1980-1990-an. Pada saat itu, jumlah orang miskin di PTN (belum ada PT BHMN) lebih dari 10 persen.

OLEH : DARMANINGTYAS Pemerintah, dalam hal ini KemenP terian Pendidikan Nasional, akan mendesentralisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke daerah. Selama ini dana BOS langsung dikirim ke rekening tiap-tiap sekolah, tidak melalui aparat pemerintah daerah, dengan harapan menghindari terjadinya pemotongan dana BOS oleh pejabat yang kompeten. Suatu langkah yang tepat, tapi tidak berarti otomatis menghilangkan korupsi dana BOS, karena korupsi dana BOS tetap terjadi juga.

Oleh: Darmaningtyas Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, yang proses penyusunannya menimbulkan kegaduhan antara pro dan kontra, ternyata implementasinya melahirkan sejumlah masalah krusial. Oleh karena itu, menjadi amat mendesak bagi UU ini untuk direvisi oleh anggota DPR periode 2009-2014.

Oleh Darmaningtyas TEMPO Interaktif, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tiba-tiba menjadi isu besar di Kementerian Pendidikan Nasional. Menteri M. Nuh bermaksud mengevaluasi RSBI dan SBI tersebut. Ada empat parameter yang akan dijadikan dasar evaluasi, yaitu akuntabilitas keuangan, proses perekrutan siswa, prestasi akademik yang dihasilkan, dan apakah persyaratan RSBI sudah terpenuhi.

Oleh Darmaningtyas Penerimaan Murid Baru (PMB) online menjadi tren sekolah-sekolah di Indonesia, terlebih di kota-kota besar karena dianggap sebagai simbol melek Internet. Karena itu, setiap kota besar selalu berlomba mengadakan PMB online, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sayang, karena kemajuan telekomunikasi itu tidak dibarengi dengan kemajuan mental birokratnya, maka PMB online di Jakarta mengalami gangguan sehingga prosesnya harus diulang dan waktu penerimaan murid baru pun tertunda. Dalam hal penundaan ini, yang dirugikan adalah masyarakat (calon murid dan orang tua), yang harus mengalami perpanjangan spot jantung untuk bisa mendapatkan sekolah baru.

Oleh DARMANINGTYAS Kementerian Pendidikan Nasional telah keliru dengan kebijakannya mengembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional, serta membuat standar tunggal manajemen pengelolaan sekolah dengan sertifikasi ISO 9001:2000.