DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

Oleh :  Darmaningtyas Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menghapuskan 3 in 1 secara resmi per tanggal 16 Mei 2016 sesungguhnya merupakan kebijakan blunder, karena bukan mengurangi tingkat kemacetan, sebaliknya justru semakin memperparah kemacetan.  Pada saat ada kebijakan 3 in 1 masyarakat masih memiliki aalerntif untuk memilih jalan yang tidak macet, yaitu pada jam-jam pelaksanaan 3 in one (07.00-10.00 dan 16.00-19.00).  Pada jam tersebut kalau kita berjalan di jalur 3 in 1 relatif lancar. Kita tidak memperhitungkan kondisi jalan yang di lur jalur 3 in 1, tapi yang pasti di jalur 3 in 1 cukup lancar. Fakta ini menjelaskan bahw keberadaan 3 in 1 sesungguhnya punya manfaat bagi penciptaan kelancaran lalu lintas.   

DARMANINGTYAS Di media sosial, nitizen sedang ramai membicarakan pernyataan Rektor Universitas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Ir. Muh Basir Cyio SE, MS tentang mahalnya biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) Untad, terkait dengan ketidak-mampuan calon mahasiswi (Suharsi) membayar bea masuk ke FK Untad. Menurut Basir Cyio, seperti dikutip oleh KabarSelebes.com , mahalnya biaya masuk kuliah di FK Untad Palu memang sudah menjadi ketentuan. “Kalau tahu masuk kedokteran mahal,, kenapa masuk jurusan kedokteran?  Kan banyak jurusan lain yang UKT-nya hanya satu jutaan lebih saja,” ungkap Basir Cyio kepada KabarSelebes.com, seperti dituliskan oleh Tri Novian Wulrianto (17/6/2016).

DARMANINGTYAS Dimuat di Suara Pembaruan Selasa, 21 Juni 2016 Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Perhubungan menargetkan bahwa dalam pelayanan angkutan Idul Fitri (Lebaran) 2016 ini angkutan umum harus zero accident . Target ini telah menimbulkan polemik di kalangan transportasi (pelaku dan pengamat), mungkinkah target tersebut dapat tercapai? Banyak yang berpendapat, kalau zero fatalities masih mungkin, tapi kalau zero accident terlalu berat untuk diwujudkan mengingat pada masa Lebaran terjadi kenaikkan traffic atau volume lalu lintas. Kecelakaan sering berbanding lurus dengan kenaikkan traffic atau volume kendaraan. Kecuali itu, kecelakaan seringkali terjadi karena banyak faktor (kerusakan jalan, kondisi jalan yang buruk/bergelombang, minim rambu, kelelahan, kelalaian, dan pelanggaran), bukan satu factor saja yang dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Oleh : DARMANINGTYAS Penulis buku Melawan Liberalisasi Pendidikan Dimuat di Koran Tempo Rabu, 15 Juni 2016 Rendahnya kualitas pendidikan tinggi kita, terutama pendidikan tinggi negeri (PTN) membuat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M. Nasir gusar sehingga entah bercanda atau serius menyatakan gagasannya agar Rektor dipegang oleh orang asing. Ia mencontohkan Arab Saudi, China, dan Singapura yang memakai orang asing untuk menjadi rektor. King Saud University yang dulu tidak diperhitungkan sekarang masuk peringkat 200 dunia. Namun gagasan yang dilontarkan saat mengunjungi Universitas Negeri Surabaya (2/6 2016) itu langsung menuai respon pro dan kontra.

DARMANINGTYAS Penulis Buku Melawan Liberalisasi Pendidikan Pemisahan urusan pendidikan tinggi (Dikti) dengan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jowoki) ini dimaksudkan untuk melakukan percepatan kemajuan di Dikti  melalui kegiatan riset yang terkoneksi dengan industri. Namun perjalanan hampir dua tahun ini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Hal itu salah satunya karena Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terjebak pada urusan kuantitatif dan administratif. Kuantitatif dalam artian penambahan PTN/PTS  baru, program studi baru, rasio dosen dengan mahasiswa, dan sejenisnya. Sedangkan urusan administratif terkait dengan banyaknya PTS abal-abal yang perlu ditertibkan.