DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

DARMANINGTYAS AKTIVIS PENDIDIKAN DARI TAMANSISWA 26 Oktober 2014 Sesungguhnya saya tidak gembira dengan pengumuman kabinet baru untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, baik menyangkut masalah kelembagaannya maupun orang yang menduduki posisi tersebut. 

Diskusi Buku "Melawan Liberalisasi Pendidikan" Cikini, 23 Oktober 2014 1. Rumusan Masalah Pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tiba-tiba mengalami gejala kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi paska reformasi politik dimulai 21 Mei 1998 bersamaan dengan kejatuhan rezim Soeharto. Tapi karena cara kerja dari tangan-tangan yang tidak kelihatan itu sangat halus, maka kecenderungan tersebut tidak mudah terbaca oleh masyarakat umum. Tahu-tahu masyarakat berada dalam satu perangkap yang membuat dirinya tidak dapat lagi mengakses pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi secara mudah seperti sebelumnya. Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang pada tahun 1982 dapat diakses oleh anak orang miskin karena hanya membayar Rp.18.000,- per semester untuk jurusan sosial dan Rp. 24.000,- untuk jurusan  eksakta (US$1 = Rp. 900), tiba-tiba di awal abad ke-21 tidak dapat diakses lagi oleh oran

OLEH: DARMANINGTYAS  KETUA INSTRAN (INSTITUT STUDI TRANSPORTASI)  DI JAKARTA Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Jumat 10 Oktober 2014 PT KAI awal Oktober 2014 ini mulai memasarkan tiket kereta api (KA) ekonomi jarak jauh dan menengah (selanjutnya disebut KA Ekonomi) tanpa subsidi.  Tiket itu mulai berlaku untuk perjalanan per 1 Januari 2015. Langkah ini dilakukan terkait dengan wacana untuk menghapuskan subsidi KA Ekonomi dan kemudian akan mengalihkan dua pertiga subsidi tersebut untuk mensubsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek, sedangkan sepertiganya diberikan ke KA lokal.  Alasannya adalah karena pengguna KRL Jabodetabek  dan lokal naik setiap hari, sedangkan pengguna KA Ekonomi penggunanya tidak rutin. Konsekuensi dari penghapusan itu akan terjadi kenaikan tarif KA Ekonomi. Sebagai contoh, tiket KA Kertajaya (Tanjung Priok – Pasar Turi Surabaya) dari Rp. 50.000,- akan menjadi Rp. 135.000,- dan KA Matramaja (Pasar Senen – Malang) dari Rp. 65.000,- menjadi Rp.1

OLEH: DARMANINGTYAS  KETUA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI KEJUANGAN 45, DEWAN HARIAN NASIONAL (DHN) 45, JAKARTA  “Revolusi mental” merupakan istilah yang amat populer sejak menjelang Pilihan Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli lalu. Hal itu karena calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengusung tema kampanye revolusi mental.  Meskipun dalam visi-misinya tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksudkan dengan konsep revolusi mental, publik seakan menangkap substansinya dan kemudian masing-masing menginterpretasikan maknanya sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing pihak. Pemahaman yang hampir sama memaknai revolusi mental itu sebagai perubahan cara pandang (mindset) masyarakat terhadap suatu hal dengan berpijak pada nilai budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Dengan kata lain, kebudayaan menjadi instrumen penting untuk melakukan revolusi mental. Kebudayaan, berkembang dan dikembangkan, salah satunya melalui pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan d

FGD DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA HOTEL MANHATAN, 2 OKTOBER 2014 1.    Perda No. 1/2012 tentang RTRW Jakarta 2030 pasal 22 ayat (2) “Untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu dan menyeluruh ditetapkan target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan meningkatkan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam”.