DARMANINGTYAS PRO PENDIDIKAN MURAH

Oleh: Darmaningtyas Pengamat Pendidikan                Dimuat Di Koran Tempo Jumat, 29 Agustus 2014 Salah satu program unggulan calon Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini mengadopsi Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sudah diterapkan di Jakarta sejak tahun 2013. KJP dimaksudkan untuk memberikan bantuan personal kepada anak-anak dari golongan miskin agar mereka tetap dapat bersekolah tanpa mengalami hambatan mengenai pakaian seragam, sepatu, tas, atau bahkan transportasi. Sebelumnya, anak-anak miskin mengalami hambatan ekonomi untuk bersekolah meskipun sekolahnya telah gratis, baik karena memperoleh bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah untuk SD-SMP, maupun karena memperoleh bantuan operasional pendidikan (BOP) terutama untuk sekolah-sekolah negeri. BOS dan BOP merupakan bantuan pendanaan untuk institusi (sekolah), sedangkan KJP merupakan bantuan yang bersifat personal.

Oleh: Darmaningtyas, Ketua Departemen Pendidikan dan Pembudayaan Nilai-nilai Kejuangan 1945, Dewan Harian Nasional 45 (DHN 45) Jakarta Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Tanggal 21 Agustus 2014 Kurikulum 2013 baru diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia mulai Tahun Ajaran 2014/2015, setelah sebelumnya (Tahun Ajaran 2013/2014) diimplementasikan secara terbatas. Namun rencana implementasi secara merata pada tahun 2014 ini pun tampaknya gagal karena hingga minggu ketiga Agustus banyak sekolah, termasuk di Jakarta yang belum menerima buku dan gurunya belum semua terlatih. Padahal, buku dan  guru merupakan kunci utama implementasi Kurikulum 2013. Bila keduanya itu tidak ada, maka tidak bisa diimplementasikan dan lebih baik kembali ke kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Oleh: Darmaningtyas, Pengamat Pendidikan dari Tamansiswa Dimuat di Koran Tempo, Sabtu, 2 Agustus 2014 Terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jussuf Kalla (JK) sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden 204-2019 akan membawa implikasi politik yang luas, termasuk menyangkut relasi antara Pusat-Daerah dalam bidang pendidikan. Hal itu mengingat visi-misi Jokowi-JK hanya mungkin dapat diimplementasikan bila didukung oleh penataan kelembagaan di Pusat maupun Daerah.